MAKLUMAT – Keluhan mengenai akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga persoalan darurat sampah mendominasi aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas.
Dalam kegiatan serap aspirasi Masa Sidang III Tahun 2026 itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari sulitnya mengakses bantuan sosial akibat data DTSEN yang dinilai tidak akurat, tumpukan sampah di sejumlah titik Kota Malang, hingga kendala memperoleh program bedah rumah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu mengatakan, persoalan yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan validitas DTSEN yang kini menjadi acuan berbagai program bantuan pemerintah.
“Banyak warga yang merasa seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil 6 sampai 10 sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan. Ketika mereka berusaha mengurus perubahan data, prosesnya masih dirasakan cukup sulit,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut, Rabu (29/7/2026).
Menurut Puguh, persoalan akurasi data harus menjadi perhatian serius pemerintah agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Ia mendukung langkah pemerintah yang saat ini melakukan ground checking secara masif untuk memastikan validitas data penerima bantuan.
“Ground checking yang sedang dilakukan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan DTSEN agar bantuan sosial diterima masyarakat yang memang berhak,” katanya.
Selain masalah data sosial, warga juga banyak mengeluhkan kondisi pengelolaan sampah di Kota Malang yang dinilai semakin memprihatinkan. Menurut Puguh, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan penanganan sesaat, tetapi membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi.
“Saya meyakini masyarakat akan lebih disiplin membuang sampah apabila pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai. Tempat sampah harus tersedia, armada pengangkut harus memadai, TPS harus layak, dan masyarakat terus diedukasi untuk memilah sampah sejak dari rumah,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, warga menyoroti masih adanya titik-titik yang dipenuhi tumpukan sampah, di antaranya kawasan Muharto di sekitar jembatan hingga Jalan Borobudur. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekaligus mencoreng citra Kota Malang sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata.
“Kalau pengelolaan sampah tidak segera dibenahi, tentu akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Malang,” tegasnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya mengakses program bedah rumah. Sejumlah masyarakat mengaku membutuhkan bantuan perbaikan rumah, tetapi tidak memenuhi syarat karena status desil dalam DTSEN.
Puguh memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibawa sebagai bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Reses menjadi momentum untuk mendengar langsung persoalan masyarakat. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga, terutama terkait akurasi DTSEN, penanganan sampah, dan akses terhadap program bantuan,” pungkasnya.
