MAKLUMAT— Kelompok Houthi dituding menargetkan Mekkah dan wilayah Madinah dalam rangkaian serangan ke Arab Saudi. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merespons dengan mengecam keras tindakan yang disebut mengancam kawasan suci umat Islam tersebut pada Rabu, (16/9/2026).
Sekretaris Jenderal OKI, Ismail Ould Cheikh Ahmed menilai serangan yang dikaitkan dengan Houthi tidak hanya mengancam keselamatan warga sipil, tetapi juga menyentuh kawasan yang memiliki kedudukan penting bagi umat Islam di seluruh dunia.
Dalam pernyataan resminya, OKI menyatakan tindakan yang menargetkan tempat-tempat suci, fasilitas ibadah, dan infrastruktur sipil tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
“OKI mengecam keras serangan Houthi terhadap wilayah Kerajaan Arab Saudi,” tandas Ismail.
OKI juga menyampaikan solidaritas kepada Arab Saudi. Organisasi tersebut mendukung langkah Saudi untuk menjaga kedaulatan wilayah serta melindungi keselamatan warga dan jemaah.
Drone Houthi Dicegat di Selatan Mekkah
Sebelum OKI mengeluarkan kecaman, koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan pertahanan udara Saudi mencegat sebuah drone Houthi di selatan Mekkah pada Selasa, 15 September 2026.
Juru bicara koalisi Saudi, Turki Al-Malki, menyebut drone tersebut berhasil dihancurkan sebelum mencapai kawasan Mekkah. Saudi menyatakan insiden itu merupakan upaya yang mengarah ke kawasan kota suci.
Pada hari yang sama, Pertahanan Sipil Arab Saudi sempat mengaktifkan sistem peringatan dini di sejumlah wilayah, termasuk Mekkah, Jeddah, dan Taif.
Otoritas meminta masyarakat tetap tenang, masuk ke dalam bangunan, serta menjauhi area terbuka, jendela, balkon, dan atap. Pengendara juga diminta menepi di lokasi aman dan menjauh dari jembatan maupun bangunan tinggi.
Pertahanan Sipil Saudi kemudian menyatakan kondisi bahaya di sejumlah wilayah tersebut telah berakhir.
Houthi Bantah Menargetkan Mekkah-Madinah
Tudingan terhadap Houthi tidak berhenti pada pernyataan Saudi dan OKI. Kelompok yang berbasis di Yaman itu membantah bahwa mereka sengaja menargetkan Mekkah dan Madinah atau tempat-tempat suci umat Islam.
Pejabat Biro Politik Houthi, Hazem Al-Assad, menyebut tudingan tersebut sebagai klaim lama yang kembali digunakan oleh pihak Saudi.
“Klaim penargetan Mekkah adalah kebohongan usang,” tulis Al-Assad melalui akun resminya di platform X, Rabu (16/9/2026).
Dengan demikian, terdapat perbedaan klaim mengenai sasaran drone tersebut. Saudi menyatakan drone mengarah ke kawasan Mekkah, sedangkan Houthi membantah menargetkan kota suci tersebut.
Konflik Arab Saudi-Houthi Kembali Memanas
Insiden drone terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.
Sehari sebelumnya, serangan menggunakan rudal balistik dan drone dilaporkan menyasar sejumlah wilayah Saudi, termasuk Khamis Mushait, Abha, dan Taif. Koalisi pimpinan Saudi menyatakan serangan tersebut menyebabkan 13 warga sipil terluka serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan.
Arab Saudi kemudian merespons dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah posisi Houthi di Yaman. Houthi juga menyatakan akan melanjutkan serangan sebagai respons terhadap operasi militer Saudi.
Ancaman di Sekitar Kota Suci Jadi Sorotan
Munculnya insiden drone di sekitar Mekkah memiliki sensitivitas yang berbeda dibandingkan serangan terhadap sasaran militer biasa. Mekkah dan Madinah merupakan pusat ibadah umat Islam sehingga setiap laporan mengenai ancaman di kawasan tersebut mendapat perhatian luas.
Kecaman OKI menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menjadi bagian dari konflik militer Saudi-Houthi, tetapi juga telah mendapat respons dari organisasi yang mewakili negara-negara anggota OKI.
Namun, klaim mengenai tujuan drone masih diperdebatkan. Saudi menyebut drone mengarah ke Mekkah, sedangkan Houthi membantah menargetkan kota suci tersebut. Karena itu, informasi mengenai sasaran serangan perlu merujuk pada keterangan resmi masing-masing pihak dan tidak mencampurkan klaim dengan fakta yang telah terverifikasi.
Bagi masyarakat dan jemaah yang berada di Arab Saudi, perkembangan situasi keamanan perlu dipantau melalui saluran resmi pemerintah Arab Saudi serta perwakilan diplomatik negara masing-masing.
