MAKLUMAT — Ada satu kata yang belakangan terdengar sangat akrab dalam percakapan tentang pemerintahan, yakni “efisiensi“.
Kata ini memang simpel. Artinya pun mudah dipahami: “jangan boros”. Tetapi ketika kata itu masuk ke dalam ruang negara, persoalannya menjadi jauh lebih rumit.
Sebab negara tidak sedang mengatur uang pribadi. Setiap rupiah yang dihemat atau dibelanjakan sesungguhnya membawa konsekuensi bagi kehidupan jutaan orang.
Karena itu, efisiensi tidak boleh berhenti hanya sebagai proyek memotong anggaran.
Negara memang harus belajar hemat. Terlalu lama kita menyaksikan birokrasi tumbuh dengan kebiasaan yang aneh: semakin banyak rapat dianggap semakin serius, semakin besar anggaran dianggap semakin berhasil, dan semakin tinggi penyerapan dianggap semakin produktif.
Padahal, belum tentu.
Anggaran bisa habis, tetapi masalah tetap utuh. Program bisa banyak, tetapi rakyat tidak merasakan perubahan.
Gedung dibangun, rapat dilaksanakan, laporan dibuat berlembar-lembar, tetapi di ujung sana masih ada warga yang harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan.
Di situlah sesungguhnya penyakitnya.
Kita terlalu sering sibuk menghitung berapa uang yang dibelanjakan, tetapi kurang serius menanyakan apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan.
Maka, ketika Presiden Prabowo menyampaikan dalam pidato kenegaraan, mengangkat efisiensi dan reformasi tata kelola negara adalah sebagai agenda yang sangat penting.
Persoalan utamanya bukan sekadar berapa triliun anggaran yang bisa dihemat. Pertanyaan yang lebih penting adalah: uang yang berhasil diselamatkan itu kemudian dipakai untuk apa?
Jangan sampai negara bangga karena berhasil memangkas anggaran, sementara rakyat justru harus membayar lebih mahal akibat layanan publik yang semakin terbatas.
Efisiensi harus mempunyai garis batas yang jelas. Memangkas perjalanan dinas yang tidak perlu adalah efisiensi. Mengurangi rapat seremonial adalah efisiensi. Menutup kebocoran anggaran adalah efisiensi.
Tetapi, mengurangi anggaran sekolah hingga anak-anak kehilangan fasilitas belajar bukan efisiensi.
Menghemat pelayanan kesehatan hingga masyarakat kesulitan mendapatkan layanan bukan efisiensi. Menunda pembangunan yang benar-benar dibutuhkan rakyat juga tidak otomatis dapat disebut penghematan.
Itu sebabnya, negara harus mampu membedakan antara pengeluaran yang boros dan investasi yang penting.
Di sinilah reformasi birokrasi diuji. Bukan dengan sekadar mengecilkan angka, melainkan dengan mengubah cara berpikir.
Birokrasi kita terlalu lama dibesarkan dalam budaya prosedur. Yang penting ada rapatnya. Ada dokumentasinya. Ada laporan pertanggungjawabannya. Ada serapan anggarannya.
Tetapi negara modern tidak cukup bekerja dengan logika itu. Yang dibutuhkan adalah birokrasi yang berani diukur dari hasilnya.
Kalau sebuah program menghabiskan miliaran rupiah, masyarakat berhak bertanya: apa hasilnya?
Kalau anggaran pendidikan naik, apakah mutu pendidikan juga naik?
Kalau anggaran kesehatan besar, apakah pelayanan semakin mudah?
Kalau biaya birokrasi meningkat, apakah rakyat semakin cepat dilayani?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini justru sering menjadi pertanyaan paling sulit dijawab.
Dalam gagasan sosial profetik Kuntowijoyo, perubahan tidak cukup berhenti pada pembacaan realitas.
Ia harus bergerak menuju transformasi, dengan orientasi memanusiakan manusia dan membebaskannya dari struktur yang tidak adil.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, negara tidak boleh berubah menjadi mesin besar yang sibuk mengurus dirinya sendiri.
Negara harus kembali kepada manusia.
Efisiensi yang baik seharusnya membuat pelayanan lebih dekat, bukan semakin jauh.
Administrasi lebih mudah, bukan semakin rumit. Anggaran lebih tepat sasaran, bukan sekadar lebih kecil.
Jangan sampai semangat berhemat justru membuat negara menjadi pelit kepada rakyat, tetapi tetap murah hati terhadap pemborosan yang bersembunyi di balik meja-meja kekuasaan.
Karena itu, efisiensi bukan hanya soal memangkas. Ia adalah soal keberanian memilih.
Memilih mana yang harus dihentikan dan mana yang harus diperkuat. Memilih mana yang hanya menghasilkan administrasi dan mana yang benar-benar menghasilkan perubahan.
Memilih antara proyek yang terlihat megah dengan kebutuhan rakyat yang mungkin tidak spektakuler, tetapi jauh lebih mendesak.
Negara yang baik tidak harus selalu membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk terlihat bekerja.
Kadang-kadang negara justru hadir melalui hal-hal sederhana: mengurus KTP tanpa calo, mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dipersulit, anak-anak belajar di sekolah yang layak, petani memperoleh akses yang memadai, dan masyarakat tidak kehilangan waktu hanya karena berhadapan dengan birokrasi.
Di situlah efisiensi menemukan maknanya.
Bukan pada angka yang dipangkas. Bukan pula pada tepuk tangan karena anggaran berhasil dihemat.
Ukuran akhirnya sederhana: apakah setelah negara melakukan efisiensi, hidup rakyat menjadi lebih mudah?
Jika jawabannya ya, maka efisiensi telah menjadi reformasi.
Tetapi jika negara semakin hemat sementara rakyat harus semakin banyak berkorban, barangkali yang sedang terjadi bukan efisiensi, melainkan sekadar pemindahan beban.
Pada akhirnya, negara memang harus belajar menghemat. Namun ada satu hal yang tidak boleh dihemat oleh negara: keberpihakan kepada rakyat.
Sebab uang negara boleh dikurangi dari pemborosan, tetapi tanggung jawab negara kepada rakyat tidak boleh pernah dikurangi.***
*) Penulis: Wahidin Hasan
Pemerhati Kebijakan Publik di LHKP PWM Jawa Tengah
