MAKLUMAT — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan “percepatan” sebelum 2029 memicu sorotan politik. Roy Suryo menilai potongan video tersebut berbahaya dan berpotensi menimbulkan spekulasi serius, termasuk dugaan upaya memanfaatkan aksi demonstrasi untuk mendorong perubahan politik.
Roy meminta Budi Arie segera menjelaskan maksud pernyataannya agar tidak berkembang menjadi keresahan di tengah Masyarakat, karena statement tersebut berbahaya. Pernyataan Budi Arie menjadi semakin sensitif karena muncul menjelang rencana demonstrasi pada Kamis (27/8/2026).
“Saya menduga istilah “percepatan” dalam video tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya memanfaatkan gejolak massa. Bahkan terindikasi bisa makar dengan memanfaatkan aksi demo masyarakat,” ujar Roy, Rabu (26/8/2026).
Namun, tudingan tersebut merupakan penilaian Roy berdasarkan potongan video yang beredar. Belum ada bukti yang ditampilkan dalam laporan tersebut yang membuktikan adanya rencana makar.
Roy juga menyoroti keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam video tersebut. Jokowi tampak berada di samping Budi Arie ketika pernyataan mengenai “percepatan” disampaikan. Jokowi tidak memberikan respons dalam potongan video yang beredar. Kondisi itu, kata dia, kemudian memunculkan spekulasi mengenai posisi Jokowi.
“Tidak bisa disalahkan bila ada yang berpendapat dialah justru mastermind statement tersebut,” kata Roy yang berstatus tersangka ijazah palsu Jokowi ini.
Meski demikian, Roy menegaskan dirinya tidak menarik kesimpulan bahwa Jokowi terlibat. Ia hanya meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar publik tidak berspekulasi.
Roy kemudian mengaitkan video tersebut dengan sebuah pertemuan relawan Jokowi pada Senin (24/8/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Menurut informasi yang diterimanya, Jokowi hadir bersama sejumlah tokoh.
Roy menyebut antara lain Zulfan Lindan, HM Darmizal, Christoporus Suhadi, dan Budhius Maruf Piliang. Total peserta disebut mencapai sekitar 60 orang.
Ia menduga pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Namun, laporan tersebut belum menyertakan bukti yang memastikan adanya hubungan antara pertemuan itu dan rencana aksi.
“Saya mempertanyakan respons aparat intelijen terhadap video yang telah beredar luas. Saya terus terang heran mengapa aparat intelijen tampak belum tanggap. Aparat setidaknya meminta klarifikasi kepada Budi Arie mengenai maksud pernyataan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, klarifikasi penting untuk mencegah potongan video berkembang menjadi isu politik yang semakin liar.
PSI Juga Kritik Pernyataan Budi Arie
Sorotan terhadap Budi Arie tidak hanya datang dari Roy Suryo. Ketua DPP PSI Bidang Litbang Dedek Prayudi juga sebelumnya mengkritik pernyataan mengenai kemungkinan “percepatan” siklus politik lima tahunan.
Dedek menilai pernyataan tersebut justru dapat menimbulkan spekulasi dan mengganggu soliditas pendukung pemerintahan.
“Ini seperti menjebak Pak Jokowi. Apa alasan Budi Arie membicarakan kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan siklus politik ketika berada di samping Jokowi,” cetus Dedek.
Menurutnya, jika memang muncul isu mengenai percepatan politik, pendukung pemerintah seharusnya memperkuat barisan, bukan memperbesar spekulasi.
“Bukan kesiapan yang harus dikumandangkan, tapi kerapatan barisan yang harus semakin dijaga,” katanya.
Istilah “Percepatan” Jadi Titik Rawan
Polemik ini menunjukkan betapa sensitifnya penggunaan istilah politik menjelang 2029. Kata “percepatan” tanpa penjelasan konteks dapat memunculkan berbagai tafsir, terlebih ketika disampaikan di tengah persiapan aksi demonstrasi.
Di sisi lain, tudingan makar merupakan tuduhan serius yang membutuhkan bukti, bukan sekadar tafsir atas potongan video.
Karena itu, langkah paling penting saat ini adalah klarifikasi. Budi Arie perlu menjelaskan konteks pernyataannya secara utuh, sementara aparat dan publik perlu menghindari kesimpulan sebelum fakta lengkap tersedia.
Jika dibiarkan tanpa penjelasan, potongan video tersebut berpotensi menjadi bahan bakar baru bagi ketegangan politik menjelang 2029.
