MAKLUMAT – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di negara yang sedang dilanda konflik bersenjata.
Peringatan itu disampaikan Yusril merespons informasi Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) yang menyebut delapan WNI bergabung sebagai tentara Rusia.
Yusril meminta masyarakat memastikan identitas pemberi kerja, jenis pekerjaan, hingga lokasi penempatan sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri.
“Jangan mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi tanpa mengetahui secara jelas siapa pemberi kerja, apa pekerjaannya, dan di mana mereka akan ditempatkan,” kata Yusril dalam siaran pers di Jakarta dikutip,Kamis (3/9/2026).
Menurut Yusril, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika tawaran pekerjaan berkaitan dengan aktivitas militer atau wilayah konflik. Tawaran dengan iming-iming penghasilan besar tidak boleh membuat calon pekerja mengabaikan risiko yang mungkin muncul.
Pemerintah Telusuri Pola Perekrutan
Pemerintah juga perlu menelusuri bagaimana delapan WNI tersebut bisa bergabung dengan militer Rusia.
Yusril menilai penyelidikan penting untuk mengetahui apakah mereka sejak awal mengetahui pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan dinas militer asing atau justru direkrut melalui tawaran pekerjaan lain.
“Kita perlu mengetahui siapa yang merekrut, bagaimana mereka direkrut, apa yang dijanjikan, dan apakah sejak awal mereka mengetahui bahwa mereka akan ditempatkan dalam dinas militer,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Yusril, perlu melihat kemungkinan adanya jaringan perekrutan yang menawarkan pekerjaan kepada WNI dengan tujuan tertentu, tetapi kemudian mengarahkan mereka ke dinas militer asing.
Tawaran Kerja Berpenghasilan Tinggi Perlu Diwaspadai
Kasus delapan WNI yang disebut bergabung dengan tentara Rusia menunjukkan pentingnya kehati-hatian ketika menerima tawaran kerja dari luar negeri, terutama dari negara yang sedang berkonflik.
Persoalannya bukan hanya soal legalitas pekerjaan, tetapi juga keselamatan dan risiko keterlibatan dalam konflik bersenjata. Calon pekerja perlu mengetahui secara rinci perusahaan atau pihak yang merekrut, kontrak kerja, jenis pekerjaan, lokasi penempatan, serta konsekuensi hukum dari pekerjaan tersebut.
Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi kepada calon pekerja migran agar mereka tidak mudah menjadi korban perekrutan dengan modus pekerjaan bergaji tinggi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tawaran kerja di luar negeri tidak cukup dinilai dari besarnya penghasilan. Identitas perekrut, jenis pekerjaan, negara tujuan, dan risiko keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang berangkat.
