MAKLUMAT – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta tambahan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 diarahkan secara tepat untuk menjawab persoalan masyarakat, terutama pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penguatan UMKM.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Jairi Irawan, dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Golkar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).
Jairi mengatakan, tambahan anggaran P-APBD harus dibelanjakan secara fokus pada program prioritas. Waktu pelaksanaan yang tersisa hingga akhir tahun juga perlu menjadi pertimbangan agar anggaran benar-benar dapat direalisasikan secara optimal.
“Tambahan anggaran pada P-APBD T.A. 2026 hendaknya dibelanjakan fokus pada target belanja prioritas, antara lain pengurangan angka kemiskinan, mempersempit ruang kesenjangan dan penguatan akses infrastruktur pemerataan,” kata Jairi.
Selain itu, Golkar menyoroti penambahan subsidi bunga bagi bank UMKM. Fraksi Golkar meminta subsidi tersebut benar-benar menyasar nasabah baru dalam Program Prokesra.
“Penambahan subsidi bunga di bank UMKM betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Program Prokesra,” ujarnya.
Jairi juga mengingatkan Pemprov Jatim agar pelaksanaan program Nawa Bhakti Satya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Golkar menilai belanja daerah dalam P-APBD 2026 harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar tingkat serapan anggaran. Efisiensi juga perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar mencatat belanja daerah P-APBD 2026 bertambah sekitar Rp34,89 miliar menjadi sekitar Rp29,90 triliun. Sementara pendapatan daerah bertambah dengan nilai yang sama menjadi sekitar Rp26,53 triliun.
Fraksi Golkar juga menyoroti pembiayaan untuk menutup defisit sekitar Rp3,37 triliun yang bersumber dari SiLPA. Jairi menegaskan, pemanfaatan SiLPA harus diarahkan pada kegiatan yang siap dilaksanakan dan sektor produktif guna menekan ketimpangan.
Selain persoalan anggaran, Golkar meminta Pemprov meningkatkan sinkronisasi dan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini dinilai penting agar program prioritas gubernur yang telah disepakati eksekutif dan legislatif tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, sesuai perangkaan dalam laporan akhir Badan Anggaran DPRD Jatim.
Golkar berharap kekuatan P-APBD 2026 dapat direalisasikan hingga akhir tahun untuk melanjutkan prioritas pembangunan sesuai target RKPD Jawa Timur 2026.
