Ketika Rakyat Bertanya, Kekuasaan Harus Menjelaskan

kekuasaan

MAKLUMAT — Ada apa dengan negeri ini? Negeri yang selalu menyisakan banyak cerita dan pertanyaan. Berbagai peristiwa membuat masyarakat terpana sekaligus bertanya-tanya: mengapa hal ini bisa terjadi?

Apa sebenarnya yang sedang berlangsung? Apakah ini bagian dari sebuah proses menuju kemajuan, atau justru tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan?

Belakangan, perhatian masyarakat tertuju pada sosok yang sebelumnya dianggap berani mengambil keputusan dan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Gaya kepemimpinannya membuat sebagian masyarakat menaruh harapan bahwa mungkin inilah awal dari sebuah perubahan.

Namun, ketika seseorang mencoba mengambil langkah serius untuk memperbaiki keadaan, muncul pertanyaan: mengapa langkah tersebut harus berakhir atau dihentikan?

Ketika ada tangan yang berusaha membenahi persoalan, mengapa keberanian untuk bertindak terkadang justru dipandang sebagai sebuah kesalahan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu tidak mudah menemukan jawaban apabila proses pengambilan keputusan tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Di sinilah kegelisahan publik muncul.

Sebenarnya, bagaimana sebuah keputusan dibuat? Apakah seluruh prosesnya didasarkan pada kepentingan masyarakat, evaluasi terhadap kinerja, serta aturan yang berlaku? Apakah proses tersebut telah mempertimbangkan prinsip keterbukaan dan keadilan?

Atau masih ada bagian dari persoalan yang belum diketahui oleh masyarakat? Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum diketahui secara utuh. Tidak semua keputusan pemerintah dapat dipahami hanya dari pemberitaan yang beredar di ruang publik.

Namun, masyarakat tetap memiliki hak untuk bertanya, terutama ketika sebuah keputusan berkaitan dengan kepentingan publik. Pemerintah sering berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Semua itu merupakan cita-cita yang baik.

Karena itu, ketika terjadi pergantian atau pemberhentian seseorang yang sebelumnya mendapat perhatian publik karena kebijakan dan langkah-langkahnya, wajar apabila masyarakat mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut.

Bukan untuk menghakimi. Bukan pula untuk menuduh. Melainkan untuk memahami. Sebab, keterbukaan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Ketika Kritik Dianggap Ancaman

Di sinilah masyarakat membutuhkan keberanian untuk bertanya. Ketika seseorang menyampaikan kritik, apakah kritik tersebut langsung dianggap sebagai gangguan? Ketika seseorang mempertanyakan sebuah keputusan, apakah ia dianggap sebagai pihak yang tidak mendukung? Dan ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka yang memiliki kewenangan, apakah ruang dialog masih tetap terbuka?

Baca Juga  Ajak Pemuda Muhammadiyah Berkontribusi, Ketua DPRD Lampung Tengah: Kami Butuh Kritik dan Saran

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dalam kehidupan demokratis. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kritik diterima, serta bagaimana keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Ada satu kalimat yang mungkin terdengar sederhana, bahkan seperti candaan, tetapi justru membuka ruang pertanyaan yang lebih serius: “‘Saya mau mancing mujair di belakang rumah sambil berpikir, kenapa saya dipecat.’”

Kalimat tersebut mungkin membuat sebagian orang tersenyum. Namun, di balik humor sederhana itu terdapat pertanyaan yang patut diperhatikan.

Ketika seseorang mempertanyakan alasan mengapa dirinya diberhentikan, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan nasib pribadi. Publik juga dapat bertanya mengenai proses pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, serta alasan yang mendasari sebuah kebijakan.

Apabila sebuah keputusan memang telah melalui proses yang sesuai, penjelasan yang terbuka justru dapat membantu masyarakat memahami persoalan. Keterbukaan juga dapat mencegah munculnya berbagai spekulasi yang berkembang tanpa dasar yang jelas.

Kita hidup di tengah derasnya arus informasi. Ketika informasi resmi tidak cukup menjelaskan sebuah persoalan, ruang kosong tersebut sering kali diisi oleh berbagai dugaan dan narasi yang belum tentu benar.

Karena itu, keterbukaan bukan berarti setiap keputusan harus disukai semua orang. Keterbukaan berarti masyarakat diberikan penjelasan yang dapat dipahami mengenai keputusan yang memiliki dampak terhadap kepentingan publik.

Kritik Bukan Permusuhan

Apakah kritik menjadi sebuah ancaman? Apakah keberanian dalam melakukan pembenahan harus menjadi sinyal bahaya bagi mereka yang memiliki kekuasaan? Padahal, kritik tidak selalu berarti permusuhan.

Seseorang dapat berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Seseorang dapat mempertanyakan kebijakan karena ingin mengetahui alasan di baliknya. Bahkan, kritik yang disampaikan dengan itikad baik dapat menjadi bahan evaluasi bagi mereka yang memegang amanah.

Baca Juga  Anwar Abbas Ingatkan Kewajiban Muslim pada Sesamanya

Demokrasi membutuhkan ruang semacam itu. Demokrasi tidak tumbuh karena semua orang mengatakan hal yang sama. Demokrasi tumbuh ketika perbedaan pendapat dapat disampaikan dan didengarkan dengan cara yang bertanggung jawab.

Karena itu, kritik tidak seharusnya otomatis dipandang sebagai bentuk pembangkangan. Yang perlu dilihat adalah substansinya. Apakah kritik tersebut memiliki dasar? Apakah disampaikan secara bertanggung jawab? Apakah kritik tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan?

Namun, masyarakat juga harus memahami bahwa kritik memiliki batas. Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, penyebaran informasi palsu, atau tuduhan tanpa bukti. Masyarakat harus kritis, tetapi tetap berpegang pada fakta.

Kekuasaan Adalah Amanah

Wahai para pemegang amanah, jabatan bukan sekadar kursi. Di balik setiap jabatan terdapat tanggung jawab.

Negeri ini bukan panggung pertunjukan tempat masyarakat hanya menjadi penonton. Rakyat adalah bagian dari perjalanan bangsa. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kewenangan dijalankan, terutama ketika keputusan yang diambil menyangkut kepentingan publik.

Rakyat menitipkan harapan kepada orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menjalankan kewenangan.

Karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kekuasaan seharusnya tidak menjadi dinding yang memisahkan pejabat dari suara rakyat. Sebaliknya, kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk melayani masyarakat.

Jabatan pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang menduduki kursi kekuasaan, tetapi tentang bagaimana amanah dijalankan selama seseorang berada di dalamnya.

Jangan Takut pada Suara yang Berbeda

Kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita di balik setiap keputusan. Namun, sikap kritis tetap diperlukan. Rakyat perlu memiliki keberanian untuk bertanya. Mahasiswa perlu memiliki keberanian untuk terus berdiskusi. Media perlu memberikan ruang bagi berbagai pandangan. Dan para pemegang kekuasaan perlu memiliki kesediaan untuk mendengarkan suara yang berbeda.

Sebab, suara yang berbeda tidak selalu berarti suara yang salah. Terkadang, justru dari suara yang tidak nyaman itulah sebuah persoalan dapat terlihat lebih jelas dan menemukan jalan keluarnya.

Baca Juga  MK Dinilai Sudah Offside, Tapi Sepakat Perubahan Keserentakan Pemilu

Jika setiap kritik dibungkam oleh rasa takut, ruang evaluasi akan semakin sempit. Jika setiap pertanyaan dianggap sebagai ancaman, rakyat akan kehilangan kesempatan untuk memahami bagaimana sebuah keputusan dibuat.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah keseragaman suara, melainkan budaya dialog yang sehat. Berbeda pendapat tidak harus bermusuhan. Mengkritik tidak harus membenci.

Mempertanyakan tidak berarti memberontak. Dan memberikan masukan tidak berarti ingin mengambil alih kekuasaan.

Negeri Ini Adalah Rumah Bersama

Negeri ini bukan milik mereka yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Negeri ini adalah rumah bersama. Karena itu, menjaga negeri bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat.

Mereka yang memiliki kewenangan harus menjalankannya dengan amanah. Mereka yang memiliki ruang untuk berbicara harus menggunakannya dengan tanggung jawab.

Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan akal sehat. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan kehilangan etika. Kita boleh mempertanyakan keputusan, tetapi jangan mengabaikan fakta.

Dan mereka yang memiliki kekuasaan pun perlu mengingat bahwa kritik dari rakyat tidak selalu harus dijawab dengan rasa tersinggung.

Bisa jadi, kritik tersebut merupakan pengingat bahwa masih ada mata yang memperhatikan dan hati yang berharap agar negeri ini berjalan ke arah yang lebih baik.

Sejarah akan mencatat keputusan-keputusan yang pernah dibuat. Waktu akan memperlihatkan bagaimana sebuah amanah dijalankan. Kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hari ini.

Namun, kita masih memiliki harapan. Semoga keberanian tidak dianggap sebagai kesalahan. Semoga kejujuran tidak menjadi ancaman. Semoga kritik tidak dipandang sebagai permusuhan. Semoga amanah tidak dikalahkan oleh kepentingan.

Dan semoga negeri ini tetap dijaga oleh mereka yang memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang suatu saat harus dipertanggungjawabkan.

Rakyat tidak hanya membutuhkan janji. Rakyat membutuhkan keteladanan, keterbukaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan demi membawa negeri ini menuju keadaan yang lebih baik.

 

*) Penulis: Arif Dwi Purwanto

Mahasiswa STIT Muhammadiyah Kediri