MAKLUMAT — Guru Besar bidang Partai Politik dan Sistem Kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, menyoroti dinamika partai politik (parpol) di Indonesia yang menurutnya mengalami dis(mal)fungsi.
Menurut Ridho, peta partai politik saat ini terpusat dalam kekuasaan, di mana mayoritas parpol yang berada di parlemen merupakan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai, partai politik yang berada di luar koalisi pemerintah pun posisinya juga tidak jelas.
“Karena terjadi pemusatan kekuasaan, koalisinya adalah koalisi gemoy, hampir dari 8 fraksi itu, 6-nya ke Prabowo. Sementara hanya PDIP dan NasDem yang di luar, itu pun gak jelas posisinya di luar itu ngapain, nah ini menunjukkan seperti dalam naskah orasi guru besar saya: partai politik mengalami dis(mal)fungsi,” katanya kepada Maklumat.id, Kamis (22/10/2026).
Dis(mal)fungsi sendiri merupakan istilah yang ia gunakan saat orasi ilmiah dalam pengukuhan guru besarnya, yang menyoroti situasi terkini partai politik tanah air.
Secara garis besar, konsep dis(mal)fungsi merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu ‘disfungsi’ dan ‘malfungsi’. Konsep ini menjelaskan situasi ketika partai politik sebenarnya masih beroperasi dan menjalankan peran formalnya, tetapi kinerjanya tidak berjalan optimal atau menyimpang. Dua kata ini bisa terjadi secara terpisah, namun bisa juga terjadi secara bersamaan dalam sebuah sistem politik.
Dengan situasi tersebut, Ridho menilai bahwa partai politik hanya sekadar menunggu apa kata istana. Menurutnya, partai politik tidak berani menyatakan posisi dan sikapnya secara tegas.
“Itu yang terjadi di partai politik, sehingga ya partai politik ya hanya wait and see, menunggu istana, mereka enggak berani untuk membuat pernyataan,” sorotnya.
“Bahkan sekelas PKS saja diam, tidak bisa melakukan apa pun,” lanjut sosok yang juga menjabat Dekan Fisipol UMY itu.
Ridho menilai, para politisi yang dikenal vokal juga mengalami kebingungan, lantaran ada potensi posisinya digeser jika mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Ini serba bingung nih parpol-parpol mau ngapain, karena mereka bagian dari koalisi, tapi kalau mereka ingin bersuara, tapi ya bagaimana, sementara politisi maupun anggota DPR yang vokal kemudian dipanggil partainya, digeser posisi, sehingga saling bungkam satu sama lain terjadi,” tandasnya.
“Jadi ini akibat dari tidak adanya proses penyeimbangan dari partai-partai, sehingga kemudian yang terjadi partai-partai melakukan yang namanya pembungkaman diri dalam kendali kuasa Prabowo-Gibran,” kata Ridho.***
