MAKLUMAT – Kajian Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat 311 insiden ucapan yang dinilai kurang pantas hingga sangat tidak pantas dalam pidato Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun menjabat, Oktober 2024–Oktober 2026.
Temuan tersebut berasal dari analisis terhadap 84 pidato Prabowo yang secara khusus diteliti dari aspek penggunaan bahasa. Peneliti mencatat sejumlah ungkapan, antara lain “ndasmu”, “brengsek”, dan “bajingan”, serta sebutan terhadap pengkritik seperti “pakar sesat” dan “saking pintarnya jadi goblok”.
Koordinator EPPOS PolGov UGM, Arya Budi menjelaskan bahwa tim peneliti mengkaji 166 pidato publik Prabowo dengan total durasi mencapai 80,6 jam. Kajian tersebut menelusuri perubahan durasi pidato, isi komunikasi pemerintahan, serta penggunaan bahasa presiden selama dua tahun masa kepemimpinannya.
“Jadi durasi pidatonya itu meningkat,” kata Arya dikutip, Kamis (29/10/2026).
Ucapan Tak Pantas Meningkat pada Tahun Kedua
Kajian EPPOS PolGov UGM menemukan 311 insiden ucapan yang masuk dalam tiga kategori penilaian. Sebanyak 214 insiden tergolong kurang pantas, 78 insiden dinilai tidak pantas, dan 19 insiden masuk kategori sangat tidak pantas.
Jumlah insiden meningkat dari 105 pada tahun pertama menjadi 206 pada tahun kedua. Peneliti mengaitkan kenaikan jumlah tersebut dengan bertambahnya durasi pidato Prabowo, sementara frekuensi kemunculannya tercatat relatif stabil, yakni sekitar satu insiden per seribu kata.
Selain ungkapan kasar, peneliti juga mencatat pernyataan yang menuding demonstran “dibayar koruptor”. Kajian tersebut turut memasukkan ucapan bernada ancaman, yakni “daripada kau cekek, lebih baik saya cekek aja kau”.
Data ini menunjukkan bahwa kajian tidak hanya menghitung pilihan kata kasar, tetapi juga menilai ungkapan yang menyerang pengkritik maupun pernyataan yang mengandung nada ancaman
Dari keseluruhan insiden, sebanyak 222 atau 71,4 persen terjadi dalam acara kenegaraan dan program pemerintah yang disiarkan melalui kanal resmi. Artinya, sebagian besar temuan muncul dalam komunikasi formal pemerintahan yang dapat diakses masyarakat.
Durasi Pidato Naik, Kepuasan Publik Turun
Di luar persoalan bahasa, kajian tersebut juga mencatat perubahan durasi pidato dan isi komunikasi Prabowo. Pada semester pertama, Oktober 2024 hingga April 2025, total durasi pidato yang diteliti mencapai sekitar 9,9 jam.
Pada semester keempat, April hingga Oktober 2026, durasi tersebut meningkat menjadi 29,2 jam atau hampir tiga kali lipat.
Seiring bertambahnya durasi pidato, porsi penjelasan mengenai program pemerintah juga meningkat dari 12 persen menjadi 51 persen. Namun, kajian itu mencatat penurunan rata-rata tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Peneliti menghimpun rata-rata dari 29 survei opini publik. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat turun dari sekitar 80,5 persen menjadi 58 persen.
Angka tersebut menggambarkan perubahan hasil survei selama periode yang dikaji. Namun, data itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pilihan bahasa dalam pidato presiden menjadi penyebab langsung turunnya kepuasan publik
Temuan EPPOS PolGov UGM menempatkan komunikasi presiden sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi kepemimpinan. Bertambahnya durasi pidato dan penjelasan program pemerintah perlu diimbangi dengan bahasa yang terukur, penghormatan terhadap kritik, serta komunikasi yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Bagi pejabat publik, cara menyampaikan pesan tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah membangun dialog dan merespons perbedaan pendapat di ruang demokrasi.
