MAKLUMAT — Tidak ada yang membantah bahwa kiprah dan posisi elemen muda (anak muda) dalam sejarah panjang republik sangatlah sentral.
Setiap 28 Oktober tiba, kita tidak henti-hentinya memutar ulang memori kelektif tentang tentang kepeloporan anak muda dalam pergerakan menuju Indonesia merdeka—baik melalui upacara, pidato, maupun unggahan bertagar—yang bertitik sumbuh pada spirit satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang menggelora dalam pekikan Sumpah Pemuda.
Yang menarik, bahwa para pemuda yang berkumpul di Batavia saat itu belum punya negara, belum punya tentara, bahkan belum punya kepastian bahwa wilayah yang mereka sebut Indonesia akan pernah ada di peta.
Yang mereka punya hanya keyakinan dan keberanian untuk menyatakannya lebih dulu. Dua hal itu, gagasan dan keberanian, yang membuat kiprah pemuda menentukan dalam pergulatan menuju Republik. Mereka merumuskan apa yang hendak dibangun, lalu mendesak agar pembangunan itu dimulai tanpa menunggu.
Dalam konteks ini, memutar kembali imajinasi kebangsaan, bukannya ritual itu tidak keliru. Namun, jangan lupa dicatat bahwa sumpah yang terlalu sering dibacakan tanpa ditagih bisa berubah menjadi sekedar dekorasi dan ornamen yang hanya enak dipandang saja.
Dalam konteks itulah, apa yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah elemen lain yang memilih merayakan momentum Sumpah Pemuda dalam bentuk turun ke jalan—demo 28 Oktober—untuk menagih janji kemerdekaan pada pemerintah menjadi fenomena yang menarik.
Namun, pilihan yang diambil mahasiswa UI, jika diletakkan dalam orbit peran kepemudaan, menjadi hal yang biasa-biasa aja. Karena, republik ini nyaris tak bisa dituturkan tanpa goresan representasi kelompok usia muda.
Empat Pendiri Republik Berdarah Muda
Pada tahun 1928, ketika Kongres Pemuda II merumuskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, para tokoh—yang kelak menjadi pendiri republik—secara usia masih sangat belia untuk ukuran demografis hari ini.
Tan Malaka misalnya, baru berusia 31 tahun, Soekarno 27, Mohammad Hatta 26, dan Sutan Sjahrir baru 19. Tidak semuanya hadir di ruang kongres, sebab Hatta berada di Belanda dan Tan Malaka dalam pengasingan.
Gagasan tentang Indonesia yang merdeka lahir dari kepala-kepala seusia mahasiswa tingkat akhir atau pekerja muda hari ini. Mereka bukan sekadar penerus. Mereka perancang.
Ada pelajaran lain di balik angka-angka itu. Anak muda era pergerakan tidak menunggu keadaan matang. Mereka membaca zaman, menulis, berorganisasi, dipenjara, diasingkan, lalu menulis lagi.
Kolonialisme tidak runtuh karena kebaikan hati penguasa. Ia runtuh karena ada generasi yang menolak menganggap ketidakadilan sebagai takdir.
Puncak watak itu terlihat di Rengasdengklok, 16 Agustus 1945. Ketika golongan tua memilih berhati-hati dan menunggu perkembangan, kelompok muda seperti Soekarni, Wikana, dan Chaerul Saleh mendesak agar proklamasi dilakukan sendiri oleh bangsa Indonesia. Tanpa menunggu janji Jepang, tanpa bergantung pada belas kasihan pihak lain. Sehari kemudian, proklamasi dibacakan. Untuk itu, tidak benar kalau ada yang mengtakan kemerdekaan RI adalah hadiah.
Ia adalah hasil dari keberanian mengambil risiko di saat yang paling genting. Era Revolusi fisik mempertegas pola itu. Pertempuran Surabaya, laskar-laskar rakyat, dan barisan pemuda yang mengangkat senjata seadanya melawan kembalinya kekuasaan kolonial adalah bukti bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan harga yang mahal.
Jenderal Soedirman memimpin tentara republik pada usia 29 tahun. Bung Tomo menggelorakan perlawanan di usia pertengahan dua puluhan. Darah muda, dalam sejarah kita, nyaris identik dengan pergerakan dan perjuangan perubahan.
Gelora Kelompok Muda Terpelajar
Dengan latar itu, aksi mahasiswa UI dan kawan-kawan pada 28 Oktober patut dibaca secara cermat. Mereka tidak sedang merusak makna Sumpah Pemuda. Justru mereka menghidupkannya, sebagai salah satu elemen pemilik saham yang sah republik.
Sumpah itu lahir dari kegelisahan atas keadaan, bukan dari kepuasan. Merayakannya dengan diam sambil mengabaikan masalah bangsa adalah cara yang paling naif untuk mengenangnya.
Di sisi yang lain, BEM UI tidak ujuk-ujuk menggelar mimbar dan menggelorakan api juang. Bahwa sepanjang 2026, BEM UI telah berulang kali turun ke jalan.
Pada Juni, mereka menggelar aksi di kawasan Bundaran HI dengan tuntutan yang menyentuh pemborosan anggaran negara dan harga kebutuhan pokok.
Sementara di bulan Agustus, mereka membawa delapan tuntutan lewat aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, hingga keterlibatan aparat di ruang sipil.
Berlanjut pada 20 Oktober, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM UI menyuarakan lima tuntutan, di antaranya desakan agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional serta pembenahan tata kelola ekonomi untuk menekan ketimpangan.
Isu-isu itu bukanlah keluhan remeh. Ketimpangan, korupsi, krisis lingkungan, dan batas peran aparat dalam kehidupan sipil adalah isu strategis yang menentukan arah republik dalam dua dekade ke depan. Mahasiswa yang menyuarakannya barangkali tidak sedang mencari panggung. Mereka betul-betul menjalankan fungsi yang sudah lama dilekatkan pada kaum muda terdidik, yakni menjadi alarm sebelum kebakaran membesar.
Disinilah kita perlu jernih. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Kritik yang lahir dari cinta pada republik berbeda dari permusuhan, dan pemerintah yang dewasa mampu membedakannya. Alih-alih menghadang dengan barikade, ruang dialog yang tulus akan jauh lebih sehat bagi demokrasi. Namun kejernihan juga menuntut hal dari gerakan mahasiswa sendiri.
Sejarah memberi hak moral kepada anak muda untuk bersuara, tetapi hak itu tidak otomatis menjadikan setiap tuntutan benar. Legitimasi gerakan mestilah ditopanh oleh data yang kuat, tuntutan yang bisa diuji, dan kedisiplinan menjaga aksi tetap damai.
Angkatan muda 1928 dan 1945 bukan hanya berani. Mereka juga membaca, menghitung, dan merumuskan. Karena, keberanian tanpa gagasan hanya melahirkan kegaduhan, dan gagasan tanpa keberanian hanya akan menjadi sekadar makalah.
Kita juga perlu mengingat bahwa kaum muda tidak sendirian dalam sejarah. Gerakan 1928 dan 1945 berjalan bersama kaum tua, para guru, kaum buruh, dan rakyat biasa.
Aksi yang di galang BEM UI hari ini pun akan lebih bermakna bila bergandengan dengan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat sipil lain yang menanggung langsung dampak kebijakan.
Pemuda adalah motor, tetapi mesin tidak berjalan tanpa kendaraan dan jalannya. Pada akhirnya, soal terbesar bukan apakah mahasiswa pantas turun ke jalan, tapi apakah republik ini sanggup mendengar.
Pertanyaannya, dari sejarah heroik angkatan 28 apa warisan termahalnya?
Pertama, yang paling istimewa menurut saya adalah semangat persatuan. Persatuan bukanlah keadaan bawaan, melainkan keputusan yang diambil dengan penuh keberanian.
Kedua, ketegangan antargenerasi tidak selalu merugikan. Republik lahir dari tarik-menarik antara kehati-hatian orang tua dan keberanian anak muda.
Masalah muncul bila salah satu pihak menutup telinga. Generasi tua perlu bersedia ditantang, sedangkan generasi muda perlu sadar bahwa keberanian tanpa perhitungan adalah bentuk kedangkalan.
Ketiga, “pemuda” tidak berarti satu jenis tokoh. Melainkan keperanan dan legitimasi sejarah. Perannya bisa berwujud mereka yang membenahi tata kelola desa, merawat lingkungan, atau membangun usaha yang membuka lapangan kerja.
Generasi 1928 menyerahkan kepada kita sebuah gagasan bernama Indonesia. Generasi 1945 membayarnya dengan darah. Tugas generasi hari ini adalah memastikan gagasan itu tidak mengerdil menjadi sekadar seremoni.
Sumpah Pemuda tidak berhenti pada 1928. Ia terus ditulis ulang oleh setiap generasi yang berani bertanya: untuk siapa kemerdekaan ini bekerja? Selama pertanyaan itu masih diajukan oleh anak-anak muda, republik ini saya yakin tidak akan pernah kehilangan api revolusionernya.***
