Komisi D DPRD Jatim Desak Penghentian Alih Fungsi Lahan di Hulu DAS Brantas untuk Selamatkan Bendungan Sutami

MAKLUMAT – Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak penghentian alih fungsi lahan di kawasan resapan air wilayah Malang Raya. Langkah ini dinilai mendesak untuk menekan sedimentasi yang semakin parah di Bendungan Sutami, Kabupaten Malang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, menegaskan persoalan pendangkalan Bendungan Sutami tidak cukup diselesaikan melalui pengerukan waduk. Penanganan harus dimulai dari pembenahan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, Malang Raya merupakan kawasan penyangga air bagi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Namun, alih fungsi lahan secara masif dan berkurangnya daerah resapan air di kawasan hulu memicu peningkatan erosi. Material erosi tersebut kemudian terbawa aliran sungai dan mengendap di Bendungan Sutami.

Dewanti meminta pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu menyelaraskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk melindungi kawasan resapan air. Ia menilai kepentingan investasi jangka pendek tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Saya selaku anggota Komisi D DPRD Jatim mendorong penghentian alih fungsi lahan di zona-zona resapan air. Pembangunan kawasan komersial atau perumahan tanpa kendali di hulu harus segera ditindak tegas agar tidak membebani ekosistem DAS Brantas,” ujarnya, Senib (9/11/2026).

Baca Juga  113 Tahun Bekhidmat Tanpa Henti: Muhammadiyah, dari Pendidikan hingga Kesejahteraan, Membentuk Bangsa yang Lebih Baik

Mantan Wali Kota Batu itu menambahkan, penanganan sedimentasi Bendungan Sutami harus dilakukan secara menyeluruh. Pengerukan waduk perlu dibarengi reboisasi dan pemulihan fungsi hutan di kawasan hulu.

Tanpa pembenahan tata ruang dan pemulihan lingkungan, sedimentasi berpotensi terus terjadi meskipun pengerukan telah dilakukan. Karena itu, perlindungan kawasan hulu dan revitalisasi DAS Brantas harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Apa yang terjadi pada Bendungan Sutami adalah alarm keras bagi kita semua. Perlindungan kawasan hulu dan revitalisasi DAS Brantas harus menjadi prioritas utama yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah, demi menyelamatkan ketahanan air dan energi jutaan masyarakat Jawa Timur di masa depan,” pungkasnya.