MAKLUMAT – Unjuk rasa pemakzulan Gibran terjadi di depan DPRD Jatim, Selasa (10/11/2026). Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa,pun menilai Gibran Rakabuming Raka lebih elegan jika mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Yordan, polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional. Dia bahkan menilai persoalan tersebut turut memengaruhi legitimasi moral Gibran.
“Tentu lebih elegan lagi kalau kemudian beliau mau dengan legowo mengundurkan diri. Karena secara konstitusi juga legitimasi moralnya menurut saya dengan putusan MK dan MA ini juga hilang,” kata Yordan.
Dalam demonstrasi tersebut, massa meminta adanya penegakan aturan terhadap Wakil Presiden Gibran. Mereka menilai terdapat persoalan terkait pencalonan Gibran setelah adanya putusan MK dan MA.
Yordan mengatakan, aspirasi massa yang disampaikan kepada DPRD Jatim akan diteruskan kepada DPR RI. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki kewenangan menindaklanjuti tuntutan pemakzulan melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
“Karena kalau sesuai dengan ketentuan, yang bisa menindaklanjuti tentu DPR RI dengan hak menyatakan pendapat. Karena ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Jawa Timur yang hari ini hadir, maka kami teruskan ini ke DPR RI,” ujarnya.
Terkait sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan, Yordan menyebut belum ada keputusan resmi. Namun, dia menyinggung pernyataan sejumlah pimpinan partai yang menurutnya menunjukkan perlunya sikap DPR RI melalui hak menyatakan pendapat.
“Kalau sikap secara resmi itu belum ada, tetapi kalau kita lihat bersama-sama dari pernyataan para pimpinan partai bahwa memang kalau melihat situasi yang ada pasca putusan MK dan MA, maka sebaiknya juga ada sikap dari DPR RI melalui hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
