MAKLUMAT – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Selasa, (10/11/2026), menyampaikan sejumlah tuntutan.
Setelah menggelar orasi dan yel-yel di luar gedung, massa aksi ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf bersama anggota DPRD Jatim Diana AV Sasa. Kedua legislator tersebut keluar menemui mahasiswa dan menyampaikan tanggapan secara terbuka di hadapan massa aksi.
Musyafak menegaskan bahwa pihak DPRD Jatim secara prinsip menyepakati seluruh poin tuntutan tersebut dan bersiap meneruskannya secara resmi ke tingkat pusat.
“Kita menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan tadi itu rata-rata kewenangan pusat. Nah, kita diminta untuk tindak lanjut, meneruskan aspirasinya itu ke DPR RI, ke pemerintah pusat. Segera kita buatkan, dan saya juga setuju dengan apa yang menjadi tuntutan tadi,” ujar Musyafak.
Ia menegaskan, DPRD Jatim siap bertindak sebagai jembatan resmi untuk mengawal dan menyampaikan poin-poin tuntutan mahasiswa—mulai dari isu pendidikan, evaluasi program MBG, hingga tuntutan regional—kepada DPR RI maupun kementerian terkait agar segera mendapat perhatian serius.
“Semua itu apa yang disampaikan itu saya sepakat. Semua sepakat, cuman kita hanya merekomendasi kepada pemerintah pusat, kepada teman kita yang di DPR RI, kepada kementerian yang membidangi, kan gitu. Termasuk masalah guru, masalah-masalah yang lain, termasuk juga MBG dan sebagainya. Kewenangannya ada di pusat semua,” kata politisi PKB ini.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah poin tuntutan krusial yang merangkum berbagai persoalan strategis, baik di lingkup nasional maupun regional. Berdasarkan kajian aliansi, terdapat 14 poin tuntutan nasional serta sejumlah penolakan terhadap isu regional yang disuarakan di hadapan para legislator.
Pada isu nasional, mahasiswa mendesak penegakan supremasi sipil dan pengembalian fungsi utama TNI ke barak agar tidak terlibat dalam urusan sipil di luar kewenangannya. Mahasiswa juga menuntut penghapusan inkompetensi pejabat publik dengan memastikan jabatan pemerintahan diisi oleh individu yang berintegritas.
Selain itu, massa menyoroti beban ekonomi masyarakat melalui desakan untuk mengkaji ulang kenaikan harga bahan pokok serta meninjau kembali penetapan indikator pajak, khususnya terhadap barang kebutuhan dasar seperti pembalut. Restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut disorot agar alokasinya lebih transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Di sektor kesejahteraan sosial, mahasiswa menuntut pemenuhan hak dasar yang meliputi bidang pendidikan yakni menurunkan biaya, memperluas serta mengawasi Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan memprioritaskan kesejahteraan guru.
Kemudian di bidang kesehatan, massa menuntut pemerataan akses dan peningkatan kesejahteraan nakes. Di bidang sosial, mereka menyampaikan aspirasi agar ada evaluasi tata kelola pendataan desil, menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan, dan menjamin hak pekerja rentan.
Mereka juga mendesak evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pembangunan, serta mendesak pemerintah menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus mengadili korporasi yang terlibat.
Massa menuntut perlindungan kebebasan berpendapat, penghentian tindakan represif serta kriminalisasi terhadap ruang sipil, mendesak revisi Undang-Undang Peradilan Militer, dan menuntut reformasi Polri secara menyeluruh.
Sementara itu, dalam isu regional Jawa Timur, Aliansi BEM Surabaya menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi pesisir atau Surabaya Waterfront Land (SWL).
