MAKLUMAT — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ulang desain fundamental pengelolaan Pertamina. Perubahan tersebut diperlukan untuk mewujudkan perusahaan minyak nasional (National Oil Company/NOC) yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite II DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Arie mengatakan FSPPB mendukung pembaruan UU Migas dengan perubahan mendasar pada sejumlah ketentuan. Menurut dia, materi revisi perlu mempertahankan aturan yang masih relevan, mengubah ketentuan yang tidak sesuai dengan desain NOC terintegrasi, serta memasukkan pengaturan baru untuk memperkuat kedaulatan energi.
“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan, ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi, dan ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie.
FSPPB mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Arie berharap lembaga tersebut konsisten mengawal pembahasan hingga terbentuk regulasi baru yang memperkuat penguasaan negara atas sumber daya migas.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu mengatakan pembahasan revisi UU Migas juga mencakup penataan kelembagaan pengelola sektor migas, termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Menurut Badikenita, desain kelembagaan baru harus memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas, dan memperkuat kendali negara. Posisi strategis Pertamina sebagai BUMN energi nasional juga menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Komite II DPD RI turut menginventarisasi persoalan produksi minyak nasional, ketergantungan impor, serta hambatan eksplorasi dan investasi. Dalam kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon, misalnya, ditemukan kendala perizinan, tumpang tindih tata ruang, serta persoalan penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Persoalan distribusi energi juga masuk dalam pembahasan. Badikenita menyebut RUU Migas perlu menjawab masalah kelangkaan BBM, ketimpangan harga, dan keterbatasan infrastruktur distribusi, terutama di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan.
Komite II DPD RI juga menyoroti pembagian manfaat ekonomi bagi daerah penghasil migas. Dalam pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi perlindungan masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pembangunan industri turunan.
Badikenita menegaskan pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan migas. Keterlibatan tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM.
Selain itu, Komite II DPD RI memasukkan perlindungan pekerja migas sebagai salah satu materi yang perlu diatur dalam revisi undang-undang. FSPPB diharapkan menyampaikan aspirasi pekerja sebagai bagian dari proses penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Migas.
