MAKLUMAT — Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI, pada Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. “Betul,” kata Budi Arie singkat, dikutip dari republika.
Budi Arie juga membenarkan surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Gibranisti, Taufik Bilfaqih, melalui unggahan akun facebooknya @Tifosi Gibranisti juga mengonfirmasi kabar mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Mas Wapres Gibran Resmi Mundur. Semangat mas,” tulis Taufik, dikutip Rabu malam (11/11/2026).
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan ataupun klarifikasi resmi dari Istana maupun lembaga negara terkait, soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Apa yang Didapat Gibran Jika Resmi Mundur?
Apabila pengunduran diri tersebut resmi berlaku dan Gibran diberhentikan dengan status berhenti dengan hormat, ia berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden.
Hak tersebut meliputi uang pensiun, tunjangan, biaya perawatan kesehatan, rumah kediaman, hingga kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Ketentuan mengenai hak mantan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk salah satu kategori pemberhentian dengan hormat. Namun, pemberian hak-hak tersebut tetap bergantung pada proses pemberhentian yang resmi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Uang Pensiun Mantan Wakil Presiden
Ketentuan mengenai kategori berhenti dengan hormat dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam penjelasan Pasal 6, terdapat tiga kategori pemberhentian yang termasuk berhenti dengan hormat. Pertama, presiden atau wakil presiden tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Kedua, pejabat bersangkutan berhenti atas permintaan sendiri. Ketiga, pejabat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.
Salah satu hak yang dapat diperoleh mantan wakil presiden adalah uang pensiun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,” demikian bunyi pasal tersebut.
Besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat. Artinya, perhitungan pensiun didasarkan pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diterima selama menjabat sebagai wakil presiden.
Tunjangan dan Biaya Perawatan Kesehatan
Selain uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan dan sejumlah fasilitas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Pasal tersebut mengatur pemberian tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Mantan presiden dan wakil presiden juga memperoleh biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
Rumah dan Kendaraan Milik Negara
Fasilitas lainnya adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan mengenai fasilitas rumah tersebut tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Sementara itu, ketentuan mengenai pengamanan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
Diberikan di Bulan Berikutnya
Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah presiden atau wakil presiden berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Apabila mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Kendati demikian, ak pensiun dan fasilitas dalam regulasi tersebut merupakan hak yang melekat pada status mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Sebab itu, kemungkinan Gibran memperolehnya baru dapat dibicarakan setelah status dan proses pemberhentiannya memiliki kepastian hukum.***
