MAKLUMAT — Dalam sebuah pertempuran, sejatinya yang penting bukan sekadar siapa yang memenangkan pertempuran tersebut. Yang tak kalah bernilai adalah apa dan bagaimana setelah pertempuran tersebut usai. Kisah Gibran Rakabuming Raka—sebut Mas Gibran—adalah sebuah kisah pertarungan politik yang alot dan penuh liku. Ada hasrat dan motivasi dalam dirinya yang melambungkannya ke tampuk kekuasaan sebagai wakil presiden sejak 2024 silam—dengan campur tangan ayahnya yang seorang presiden, dengan segala intrik politik hukum untuk memuluskan jalannya ke kursi kekuasaan. Namun, di situ juga ada kelitkelindan hasrat dan motivasi dari pihak-pihak lain yang menghendakinya mundur, teratur.
Kamis, 12 November, kita melihat Mas Gibran dengan langkah yang dipaksakan tegap tapi terlihat gontai datang menemui pimpinan MPR RI, menyatakan mengundurkan diri. Selesai.
Hari itu menjadi hari pungkasan ia memanggul jabatan sebagai wakil presiden. Namun pengunduran dirinya tidak menjadi kata “selesai” bagi Presiden Prabowo dan juga republik. Negara ini harus mencari sosok penggantinya sesuai dengan perintah konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, pertempuran politik memang berhasil menumbangkan Mas Gibran. Tapi, di situ juga potensial hadir pertempuran politik baru untuk memperebutkan jabatan politik kosong yang ditinggalkan oleh Mas Gibran.
Jabatan kosong yang ditinggalkan oleh Mas Gibran akan menjadi episentrum baru dinamika politik negeri ini, setidaknya dalam 60 hari ke depan. Benar bahwa sosok penggantinya akan diputuskan dalam dua nama oleh presiden dan dipilih melalui mekanisme MPR RI. Namun, dua nama yang akan disodorkan oleh presiden tersebut akan menimbulkan dialektika politik yang tak mudah. Dua nama tersebut akan mempengaruhi sentimen dan soliditas koalisi, menimbulkan rekomposisi kekuatan di parlemen dan kabinet, dan yang paling signifikan adalah mempengaruhi lancar tidaknya jalannya pemerintahan ke depan.
Ketika Mas Gibran menyatakan mundur, pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kosong tersebut sebenarnya sudah ditabuh.
Kutuk Ghandari dan Akhir Pandawa
Merespons dinamika hari ini, kita perlu sedikit meluangkan waktu untuk membaca kembali epos Mahabharata yang termasyhur itu. Perang di Padang Kurusetra antara dua kekuatan besar—Pandawa dan Kurawa—telah membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Perang selama 18 hari tersebut telah membuat bangsa Kurawa rata tanah, demikian juga sosok-sosok pelindungnya seperti Resi Bisma, Resi Dorna, dan Adipati Karna.
Namun, kemenangan tersebut tak serta-merta membuat jalan hidup Pandawa menjadi mulus. Dewi Ghandari yang sangat berduka atas kematian anak-anaknya—Kurawa—melepas kutuk. Kutuknya dahsyat luar biasa. Ia mengutuk Kresna yang menjadi pelindung Pandawa. Kresna dikutuk akan tewas secara mengenaskan, kerajaannya hancur, dan klannya habis tanpa sisa. Kresna wafat oleh kutuk itu dan zaman Kaliyuga dimulai. Di tengah amuk zaman, Pandawa memutuskan untuk turun tahta dan melakukan perjalanan spiritual ke Himalaya. Dalam perjalalan menebus dosa, Pandawa gugur satu per satu.
Tumbangnya Mas Gibran di “Padang Kurusetra” perpolitikan nasional bukan sebuah simpul statis yang tidak bergerak. Ada dinamika dan potensi gejolak yang lebih besar setelah itu. Bagi pihak yang dikalahkan, ada retaliasi politik yang selalu dipertimbangkan untuk dilakukan. Retaliasi politik seperti ini akan menunggu momentum untuk dilakukan.
Kita tentu tidak berharap Jokowi akan serupa Ghandari yang melepas kutuk atas lengsernya sang anak. Kita tentu juga tidak berharap bahwa rezim Prabowo akan serupa Kresna dan Pandawa yang harus tumbang untuk menebus dosa-dosanya. Yang kita harapkan bersama adalah kejernihan berpikir dari semua pihak, baik pihak yang merasa dikalahkan atau pihak yang merasa diuntungkan dari fenomena politik yang berlangsung saat ini. Dalam konteks itu, kedewasaan berpolitik dan laku sikap kenegarawanan mutlak harus dimiliki.
Opsi-opsi
Pertempuran politik baru tercipta pasca-lengsernya Mas Gibran. Dua nama yang akan disodorkan oleh Presiden Prabowo kepada MPR RI akan menjadi lakon sentral dalam sisa pemerintahan ke depan. Ada banyak opsi-opsi yang bisa disembulkan. Kecermatan, kedewasaan, dan kebijaksanaan politik Presiden Prabowo sangat diuji dalam hal ini. Ada isu bahwa PDI-P akan digandeng masuk. Posisi Mas Gibran yang dianggap sebagai “kerikil dalam sepatu” dalam hubungan antara Presiden Prabowo dan Megawati sudah terpinggirkan. Namun, jika nama wakil presiden yang disodorkan kepada MPR RI adalah sosok dari PDI-P, maka akan ada konsekuensi serius bagi kekuasaan hari ini. Soliditas koalisi akan terganggu karena sosok yang dipilih adalah “penumpang baru” yang dianggap tidak berkeringat sama sekali dalam perjuangan politik Presiden Prabowo sejak kampanye hingga dua tahun memerintah saat ini.
Jika nama yang disodorkan adalah figur dari salah satu partai pendukung selama kampanye, maka secara otomatis akan menimbulkan kecemburuan politik satu sama lain. Golkar dinilai akan terlalu rakus jika mengincar jabatan wakil presiden menilik jumlah menterinya yang terhitung paling banyak di kabinet. Partai-partai lainnya terhitung memiliki jumlah kursi yang sama di parlemen, tak terlalu mencolok. Konfigurasi seperti ini akan menimbulkan dialektika dan kebingungan politik dalam kognitif Presiden Prabowo sendiri. Jika opsi ini yang ditempuh, akan ada semacam distraksi kecil dalam pemerintahan yang berjalan ke depan. Jika sosok yang disodorkan adalah figur-figur dari partai yang mendukung selama kampanye, maka komunikasi dan konsensus bersama menjadi dua kata kunci yang harus dijadikan sebagai pijakan.
Ada dua opsi lainnya yang terbilang lebih simpel. Memilih sang wakil dari internal Partai Gerindra sendiri dan memilih sosok yang bukan berasal dari partai politik. Opsi pertama sangat mudah dilakukan dan memberikan kredit politik besar bagi prospek kontestasi elektoral ke depan dan regenerasi politik di Partai Gerindra. Kendati demikian, tetap ada efek sampingnya. Narasi partai penguasa akan semakin dominan bahkan menguasai diskursus dan dialektika kebangsaan, sehingga menabalkan dominasi penguasa saat ini. Ini cukup berbahaya karena dapat dianggap menegasikan keberagaman dan fungsi kontrol. Opsi yang paling aman adalah memiliki wakil presiden dari kalangan non-partai politik. Contohnya banyak, ada Boediono di zaman Presiden SBY, ada Kiai Ma’ruf Amin di zaman Jokowi.
Kendati demikian, memilih calon wakil presiden dari kalangan non-partai politik berpotensi menghadirkan politik etalase saja. Wakil presiden hanya menjadi sosok dan jabatan pelengkap yang tidak memberikan kontribusi kenegaraan yang signifikan. Padahal, di jabatan itu, melekat anggaran dan fasilitas yang disediakan oleh negara, melekat uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak, dan juga melekat harapan publik. Fakta jumud ini bisa dipecah seandainya Presiden Prabowo memiliki kebijaksanaan politik tingkat resi untuk mengoptimalkan peran wakil presidennya tanpa harus ada rasa takut terjebak pada fenomena matahari kembar. Semua opsi-opsi tersebut harus dijajaki oleh presiden dalam waktu yang bisa dikatakan sangat sempit saat ini.
Harapan-harapan
“Perang Bharatayudha” politik di negeri ini sudah berakhir dengan ditandai lengsernya Mas Gibran. Kekuasaan rezim Jokowi mulai terlucuti satu per satu sejak ditetapkannya Jenderal Pol Listyo Sigit sebagai tersangka penyadapan ilegal, menyusul mundurnya berbagai fungsionaris PSI, hingga yang menjadi pungkasan; mundurnya Mas Gibran.
Namun, berakhirnya perang tidak serta-merta menciptakan damai. Ada potensi hadirnya kutuk politik setelahnya. Dan, yang paling banal dan terlihat jelas haru ini adalah pertempuran politik untuk mengisi pos wakil presiden.
Kita sebagai masyarakat tentu berharap negeri ini aman-aman saja. Semua warga republik damai dan sejahtera. Tapi semua itu hanya dapat terwujud apabila semua pihak memiliki kedewasaan berpolitik dan menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai orientasi bersama.***
