MAKLUMAT – Ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2027 menuai kritik tajam pengamat politik. Keputusan 10 legislator menghadiri peringatan HUT partai besutan Surya Paloh ketimbang mengikuti agenda penting pembahasan anggaran daerah dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengaku heran sekaligus terkejut dengan ketidakhadiran serentak seluruh anggota Fraksi NasDem tersebut.
Menurutnya, anggota DPRD semestinya memiliki kepekaan terhadap kepentingan publik. Terlebih, pembahasan dan pengesahan APBD menyangkut arah kebijakan pembangunan serta penggunaan uang rakyat.
“Kok bisa anggota dewan tidak sensitif terhadap kepentingan publik? Tidak memahami pentingnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai mereka melupakan critical thinking dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” tegas Surokim, Jumat (13/11/2026).
Direktur Eksekutif The SAS Institute ini menilai, ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan absensi atau kehadiran dalam persidangan. Ada tanggung jawab politik yang melekat pada setiap anggota DPRD, terutama ketika menyangkut keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Surokim mengingatkan, alasan menghadiri agenda internal partai tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab anggota dewan terhadap konstituennya.
Apalagi, lanjut dia, ketidakhadiran seluruh anggota satu fraksi dalam momentum pengesahan APBD berpotensi menjadi catatan negatif di mata masyarakat.
“Ya memang pemilu masih panjang, tetapi hal seperti ini bisa berpengaruh terhadap citra partai maupun kinerja anggota dewan. Jika peristiwa ini terus diingat pemilih, tentu bisa memiliki pengaruh terhadap pileg mendatang,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di internal Fraksi NasDem hingga seluruh anggotanya tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Menurut Surokim, Fraksi NasDem perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar ketidakhadiran massal itu tidak memunculkan spekulasi liar.
“Saya juga heran dan campur kaget. Kok bisa seperti itu, ada apa sebenarnya? Saya pikir perlu ada klarifikasi kepada publik, jangan sampai persoalan ini menjadi liar,” katanya.
Surokim menambahkan, masyarakat wajar mempertanyakan keputusan tersebut karena agenda paripurna yang ditinggalkan bukan kegiatan seremonial biasa. Pengesahan APBD merupakan tahapan penting yang menentukan arah belanja pemerintah daerah, termasuk program pembangunan dan pelayanan publik.
“Jika diamati dari alasan yang muncul di media, publik memang layak meradang. Agenda penting untuk publik bisa tidak diprioritaskan dan luput dari perhatian. Itu yang membuat sedih,” tandasnya.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (11/11) lalu, diwarnai pemandangan tak biasa. Di tengah kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, seluruh anggota Fraksi Partai NasDem justru tidak terlihat di ruang sidang.
Sebanyak 10 anggota Fraksi NasDem tercatat tidak menghadiri rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya penyampaian pendapat akhir fraksi dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, menyampaikan dari total 116 anggota DPRD Jatim, sebanyak 79 orang hadir dan 37 lainnya tidak hadir.
Khusus Fraksi NasDem, seluruh 10 anggotanya tercatat absen dengan alasan mengikuti peringatan HUT partai.
