Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno

MAKLUMAT– Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027 tanpa harus khawatir kehilangan status kepegawaiannya jika tidak lolos seleksi.

“Melalui kebijakan ini, guru PPPK yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi untuk beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika gagal dalam seleksi, mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan status sebagai guru PPPK,” Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno dikutip, Senin (23/11/2026).

Amien menjelaskan Kemenag tengah menyiapkan formasi CPNS khusus bagi guru binaan Kemenag yang akan dibuka pada 2027. Penyusunan formasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN, yang umurnya paling tinggi 35 tahun,” ujar dia.

Amien menjelaskan formasi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi guru PPPK. Pelamar umum juga memiliki kesempatan mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu ketentuan utama dalam formasi tersebut adalah batas usia maksimal 35 tahun. Dengan demikian, guru PPPK maupun pelamar umum yang memenuhi kriteria dapat bersaing untuk mengisi formasi CPNS yang disiapkan Kemenag.

Baca Juga  Takbiran Idulfitri Bersamaan Nyepi, Ini Panduan Resmi di Bali

Guru PPPK Paruh Waktu Disiapkan Menjadi Penuh Waktu

Selain membuka peluang mengikuti seleksi CPNS, Kemenag juga menyiapkan peningkatan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Amien menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat kepastian status kepegawaian guru. Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada guru paruh waktu agar memperoleh status kepegawaian yang lebih baik.

“Pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” kata Amien.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program afirmasi Kemenag dalam memperhatikan kesejahteraan dan keberlanjutan karier guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.

Kemenag Percepat Sertifikasi dan Siapkan BPJS Gratis

Tidak hanya menyasar guru PPPK, Kemenag juga memperluas program peningkatan kesejahteraan bagi guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK.

Kemenag mempercepat proses sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Program tersebut dilaksanakan dalam beberapa gelombang untuk memperluas kesempatan guru memperoleh sertifikat pendidik.

Sementara itu, lebih dari 100.000 guru non-ASN mendapat perhatian melalui program jaminan kesehatan BPJS gratis. Pembiayaan program tersebut disiapkan melalui revisi anggaran tahun berjalan.

Amien mengatakan, program perlindungan tersebut secara khusus menyasar guru yang belum memiliki status sebagai ASN.

Baca Juga  Guru Non-ASN Tetap Mengajar meski Gagal CPNS, PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh pada 2027

“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” jelasnya.

Kemenag juga menyiapkan perlindungan lanjutan, termasuk peluang pemberian beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami risiko atau musibah yang tidak terduga.

Saat ini, teknis penyaluran program BPJS gratis tersebut masih menunggu finalisasi bersama KemenPAN-RB dan BKN.

Menag: Negara Harus Hadir untuk Guru

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan berbagai program afirmasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan dan pengabdian para guru.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan para pendidik mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak atas peran mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” ujar Nasaruddin.

Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap pemimpin dan pejabat bangsa tidak terlepas dari peran guru. Menurutnya, keberhasilan seseorang dalam meraih posisi dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari bimbingan para pendidik.

Melalui pembukaan formasi CPNS 2027, peningkatan status PPPK paruh waktu, percepatan sertifikasi, serta pemberian jaminan kesehatan bagi guru non-ASN, Kemenag berupaya memperluas perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan pendidikan agama dan madrasah.

Baca Juga  Kemenag Bakal Umumkan Daftar Jemaah Haji Khusus Secara Terbuka, Wujud Transparansi