PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan para kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang maju lagi dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup ) maupun pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwali) Serentak 2024 bakal digantikan oleh pejabat sementara (Pjs).
“Sementara akan diisi Pjs (bagi kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2024),” ujar Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pulung Causar, dikutip Ahad (4/8/2024).
Pulung menerangkan, penunjukan Pjs tersebut hanya berlaku bagi para kepala daerah hasil Pilkada 2020. Sementara untuk penjabat (Pj) yang saat ini menjabat di beberapa daerah, jika hendak maju dalam Pilkada Serentak 2024 juga harus mundur.
“Nantinya Pjs akan menjabat selama masa kampanye, menggantikan sementara para kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang diwajibkan cuti, jika memutuskan Kembali bertarung dalam Pilkada 2024. Pjs mulai 25 September sampai 23 November 2024, saat pelaksanaan kampanye,” terang dia.
Lebih lanjut, Pulung mengungkapkan Pjs nantinya akan ditunjuk dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim atau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Dari JPT Pratama Provinsi Jawa Timur atau Kemendagri. Bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang tidak maju kembali tetap akan menjabat sampai akhir Desember 2024,” ungkapnya.
Perlu Diketahui, saat ini tercatat ada 19 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang masih aktif menjabat di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jabatan kepala daerah tersebut akan habis pada akhir Desember 2024.
19 daerah yang masih dipimpin kepala daerah hasil Pilkada 2020 itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Jember, serta Trenggalek.
Kemudian, ada juga Kabupaten Kediri, Tuban, Sumenep, Pacitan, Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Ngawi, serta Kota Blitar.
Reporter: Ubay NA
