MAKLUMAT – Demokrasi Sehat Ala Bali sukses mencuri perhatian dalam sebuah forum diskusi panel interaktif bertajuk “Refleksi Demokrasi RI”, pekan kemarin. Data riil Universitas Udayana menunjukkanhanya hanya 15% masyarakat Bali yang mendasarkan pilihan politiknya pada uang. Karena itu, di tengah kekhawatiran publik terhadap arah masa depan politik nasional, Senator asal Jawa Timur Dr Lia Istifhama bersama sejumlah tokoh nasional dan para akademisi berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD), pekan kemarin.
Mereka di antaranya, Prof. Yasonna H. Laoly, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, I G.N. Kesuma Kelakan, Endang Setyawati Tohari, Saadiah Uluputty, Guntur Sasono, dan Denty Eka Widi Pratiwi. Forum strategis ini untuk membedah wajah demokrasi Indonesia yang kian dinamis.
Pada kesempatan tersebut, Senator Lia Istifhama secara aktif mengapresiasi pemaparan para narasumber yang ia nilai sangat mencerahkan (enlightenment), bahkan jauh di atas rata-rata pemikiran biasa.
”Pemaparan di forum ini bener-bener mencerahkan. Kalau kata anak-anak Gen Z sekarang, pembahasan ini sudah jauh di atas kata-kata ‘daging’—ini sudah level Wagyu A5!” cetus ujar Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama dikutip, Senin (22/6/2026).
Ia secara khusus menyoroti hasil survei Universitas Udayana yang merekam anomali positif di Pulau Dewata. Di saat wilayah lain masih bergelut dengan pragmatisme akut, masyarakat Bali justru membuktikan bahwa rasionalitas politik mereka berada di kelas yang berbeda.
Mengapa forum ini begitu bersemangat membahas Bali? Lia menegaskan jawabannya ada pada angka riil di lapangan. Data mengejutkan dari Universitas Udayana membeberkan fakta bahwa hanya 15% masyarakat di Bali yang mendasarkan pilihan politiknya pada uang.
Fenomena luar biasa inilah yang memicu optimisme besar Senator Lia untuk mendorong Bali sebagai proyek percontohan (pilot project), dalam membangun ekosistem demokrasi yang bersih dan sehat di Indonesia.
”Bali ini sangat luar biasa dan punya potensi besar jadi pilot project demokrasi sehat di Indonesia. Saat di tempat lain politik uang masih membayangi, di Bali masyarakatnya membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya dalam menentukan pilihan,” cetus anggota MPR RI ini.
Namun, diskusi tidak berjalan searah atau membosankan. Mengingat lanskap digital bergerak super cepat, srikandi parlemen ini langsung melayangkan pertanyaan kritis kepada para panelis.
Lia mempertanyakan kesiapan sistem hukum kita dalam membentengi negara dari serbuan tokoh populis digital yang merusak ideologi, sekaligus mengantisipasi cacat bawaan demokrasi berupa tirani mayoritas akibat regulasi yang rentan diubah-ubah demi kepentingan jangka pendek.
”Di era digital yang bergerak sangat cepat, kita punya tantangan besar bagaimana mencegah munculnya calon pemimpin yang terkesan ‘negarawan’ di media sosial tapi aslinya tidak memiliki jiwa negarawan, dan justru merusak ideologi negara lewat manipulasi opini publik?” tutur Lia.
Ia juga menambahkan pentingnya merombak cara pandang anak muda terhadap politik. Kedaulatan itu bukanlah sebuah konsep yang statis, melainkan sesuatu yang sangat dinamis.
“Kita bisa melihat bagaimana pemikiran kritis anak-anak muda saat ini sangat tajam dalam memandang wajah demokrasi kita. Makanya, edukasi politik seharusnya sudah mulai diajarkan sejak jenjang SMP agar generasi muda tidak apatis terhadap politik,” ujarnya.
