MAKLUMAT — Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mendorong percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kota Delta. Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen dan aksi nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mendukung program serta visi Presiden RI Prabowo Subianto.
Dorongan itu disampaikan Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa yang digelar di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026). Ia menekankan bahwa program KDKMP mendapat atensi langsung dari Presiden, sehingga pelaksanaannya harus dimaksimalkan melalui sinergi kuat antara eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
Subandi mengungkapkan, Pemkab Sidoarjo menargetkan pendirian koperasi tersebut segera terealisasi secara menyeluruh. Untuk itu, ia menginstruksikan para camat agar turun langsung melakukan pendampingan teknis di lapangan. Berbagai kendala, terutama desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, diminta untuk segera dipetakan secara komprehensif.
Selain pendampingan, Subandi juga meminta agar data pada portal terkait diperbarui secara rutin minimal tiga hari sekali. Para camat diminta melaporkan perkembangan serta hambatan yang dihadapi desa secara berkala, sekaligus segera dicarikan solusi bersama apabila ditemukan permasalahan.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan solusi konkret dengan menyediakan alat berat untuk mempercepat pekerjaan.
Subandi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik Pemkab untuk membantu proses pengurukan. Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan agar pekerjaan dapat segera diselesaikan dan tidak menghambat pendirian koperasi.
Tak hanya fokus pada KDKMP, Subandi juga menyoroti pentingnya pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga kini, Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, kondisi yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum tata ruang sangat krusial untuk mendorong masuknya investasi ke Sidoarjo. Tanpa kejelasan RDTR, investor dinilai akan ragu menanamkan modal. Oleh karena itu, Subandi berencana langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya guna mengawal persoalan LP2B tersebut agar arah peruntukan wilayah desa dan kelurahan menjadi jelas.
Lebih jauh, Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kerja bersama dan kekompakan menjadi kunci untuk merealisasikan visi besar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
