MAKLUMAT – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti mendesak pemerintah meninjau ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 11 persen atas pembalut wanita yang membuat harganya ikut naik. Ia meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama organisasi perempuan di Indonesia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Polemik pajak pembalut ini juga mendapat perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, karena pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses biologis menstruasi.
Menurut Erma, ada kekhususan bagi perempuan untuk mendapat hak-hak reproduksinya, sehingga sudah seharusnya perempuan mendapatkan layanan khusus untuk memudahkan kebutuhan biologisnya seperti menstruasi. Perempuan harus mendapatkan pembalut yang murah, sehat, dan aman.
“Sebenarnya hak reproduksi wanita itu sudah diakui pemerintah melalui ratifikasi hak-hak perempuan. Sehingga hak untuk kebutuhan biologis dasar wanita seperti menstruasi itu harus dilindungi dari kebijakan atau peraturan yang memberatkan seperti pajak pembalut wanita yang 11 persen tersebut,” ujar Erma, Senin (9/11/2026).
Erma menilai pajak itu memberatkan, terutama bagi perempuan dari keluarga kurang mampu yang harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan.
“Semisal harganya Rp20 ribu maka harus membayar Rp22.200. Bagi yang ekonomi keluarganya kurang mampu ini bisa menjadi beban tersendiri. Karena itu solusinya ya harus di MK kan untuk ditinjau ulang. Jika perlu dihapus aturan pajak tersebut,” tegasnya.
Setiap perempuan, ujarnya, berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan itu tidak seharusnya dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar.
“Saya yakin para aktivis perempuan dan Menteri PPPA sudah menelaah masalah ini. Sehingga saya optimis bahwa aturan perpajakan tentang pembalut wanita yang termasuk kategori Barang Kena Pajak ini akan ditinjau kembali oleh pemerintah,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Padahal pembalut berbeda dengan barang konsumsi yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Kebutuhan produk menstruasi tidak sepenuhnya dapat dihindari. Apabila harga produk menstruasi semakin sulit dijangkau, perempuan berisiko mengurangi penggunaan atau beralih ke produk yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan kebersihan mereka.
Persoalan itu berkaitan dengan fenomena period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial. Karena itu keterjangkauan pembalut seharusnya menjadi bagian dari pembahasan kebijakan perlindungan perempuan dan kesehatan reproduksi.
Desakan Erma datang saat aturan pajak pembalut sudah lebih dulu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Warga bernama Bernita Matondang mengajukan uji materi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perkara 406/PUU-XXIV/2026, dan meminta pembalut ditetapkan sebagai barang bebas pajak. Perkara itu terdaftar pada 2 November 2026.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan pembalut masih dikenakan PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif PPN 12 persen dihitung dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11 persen.
Pembalut belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. DJP juga menegaskan pengenaan itu bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan, melainkan bagian dari aturan PPN atas konsumsi barang.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang keputusan penghapusan atau pembebasan PPN terhadap produk pembalut. PPN pembalut 11 persen itu masih menunggu keputusan pemerintah.
