MAKLUMAT — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia harus tetap berjalan dengan baik meskipun dinamika geopolitik global tengah memanas.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan berbagai persoalan teknis maupun situasi global tidak boleh menghambat penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian, evaluasi dan pengawasan tetap diperlukan agar keselamatan serta kenyamanan jemaah terjamin.
Menurut Puan, DPR akan mencermati berbagai perkembangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji 2026, termasuk wacana penundaan haji yang sempat muncul karena persoalan infrastruktur dan situasi geopolitik global.
“Tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apapun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menegaskan DPR melalui komisi yang membidangi urusan keagamaan akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap kesiapan penyelenggaraan haji.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan mengambil keputusan yang tepat dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.
“DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi seperti ini agar keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia tetap terjaga,” tegas legislator PDIP ini.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap wacana penundaan ibadah haji 2026 yang dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur serta ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan Timur Tengah.
DPR RI, tandas Puan, akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji, termasuk koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di Arab Saudi. Tujuannya agar jemaah haji Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar.
