KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof KH Haedar Nashir berharap pengelolaan dana haji dapat dijalankan berdasar pada regulasi yang optimal. Sebab, dana tersebut sebagai amanat dari calon jamaah haji.
Maka dari itu, Prof Haedar menyerukan, agar pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sistem yang dibangun dan bisa terus diperbaiki.
“Hal yang juga diperlukan adalah sosialisasi, penyebaran informasi, dan berbagai macam kegiatan menyangkut literasi keuangan yang lebih terbuka. Sehingga, dapat diketahui oleh masyarakat, umat, dan lebih khusus calon jamaah haji,” katanya dalam Seminar “Ruang Dialog BPKH: Harmonisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia” di SM Tower, Yogyakarta, Jumat (17/5/2024).
Prof Haedar pun berpesan supaya pengelolaan dana haji digunakan untuk sebaik-baiknya bagi jamaah haji. “Dana yang terhimpun di BPKH itu seoptimal mungkin dapat meningkatkan pelayanan haji, yang semakin optimal. Sehingga mereka yang berhaji betul-betul memperoleh kenyamanan, kemudahan, dan pelayanan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Di sisi lain, menurut dia, para calon jemaah haji juga perlu diberikan edukasi tentang pelaksanaan haji. Sehingga, nanti selama di Arab Saudi, jamaah haji asal Indonesia bisa mandiri dan berbekal pengetahuan selama di sana.
Kemudian, terkait dengan dana kemaslahatan umat dari dana yang dikelola oleh BPKH diharapkan bisa dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengawasan.
“Kata kuncinya adalah peningkatan literasi dalam hal dana haji, termasuk dalam hal pengelolaan dana haji oleh BPKH,” tuturnya.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menyarnkan, supaya BPKH bisa menjalin sinergi dengan organisasi kemasyarakatan supaya peningkatan literasi keuangan haji bisa lebih masif.
“Dengan cara itu akan berdampak positif pada peningkatan pengetahuan umat tentang dana haji,” pungkasnya.
Sumber: Muhammadiyah.or.id
Editor: Aan Hariyanto
