MAKLUMAT — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan lima tuntutan terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang diduga terkait dengan Raffi Ahmad.
ICW meminta pemerintah membuka seluruh dokumen pengadaan, mengaudit nilai kontrak, mengevaluasi mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik, hingga mencegah potensi konflik kepentingan pejabat publik yang memiliki perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Lima tuntutan tersebut disampaikan ICW melalui pernyataan tertulis pada 9 November 2026. Desakan itu muncul setelah ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024–2026 dengan total nilai Rp14.696.955.002.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengadakan lima paket pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket pada 2025–2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
ICW Minta Dokumen Delapan Paket Pengadaan Dibuka
Tuntutan pertama, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan tersebut.
Dokumen yang diminta meliputi kerangka acuan kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Menurut ICW, keterbukaan dokumen diperlukan agar publik dapat mengetahui dasar kebutuhan, mekanisme penetapan harga, hingga hasil pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
Selama dokumen tersebut belum dibuka, masyarakat sulit menilai apakah belanja jasa influencer benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan kementerian.
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.
Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer.Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: https://t.co/JM1e35Zqbw
Salam,
Indonesia Corruption Watch#Rans #Raffiahmad
— Indonesia Corruption Watch (@antikorupsi) November 9, 2026
BPKP dan Inspektorat Diminta Audit Kontrak
Tuntutan kedua, ICW meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Audit diminta mencakup kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
ICW menyoroti tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda, tetapi memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Selain itu, ICW mempertanyakan dasar penetapan harga sejumlah paket penayangan konten Kemendikbudristek yang menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
LKPP Diminta Evaluasi Pengadaan Influencer di Katalog Elektronik
Tuntutan ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik.
Evaluasi terutama diarahkan pada spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, serta kewajaran harga.
ICW menyoroti empat paket penayangan konten Kemendikbudristek yang mencantumkan secara langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang melekat pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.
Meskipun menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik, ICW menilai mekanisme tersebut tidak serta-merta menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.
Presiden Diminta Hentikan Pengadaan yang Tidak Relevan
Tuntutan keempat, ICW meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian.
ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Desakan tersebut berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus keterkaitannya dengan PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan potensi konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Raffi Ahmad Diminta Buka Kepemilikan Perusahaan
Tuntutan kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Raffi juga diminta menjelaskan langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menilai keterbukaan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan antara jabatan publik dan aktivitas bisnis.
Secara keseluruhan, delapan paket pengadaan yang disoroti ICW terdiri atas lima paket Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket KKP pada 2025–2026.
Nilai pengadaan Kemendikbudristek mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta kehadiran Raffi Ahmad dalam acara. Sementara itu, paket KKP mencakup jasa influencer dan publikasi terkait program kelautan, perikanan budidaya, serta Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan yang bersumber dari siaran pers ICW.***
