MAKLUMAT — Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat (SPM) PC IMM Jombang, Maulana Fatkhur Rozaq mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan evaluasi secara mendalam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“IMM menegaskan bahwa instruksi evaluasi dari pemerintah pusat harus menjadi perhatian serius bagi masing-masing daerah. Kami menyoroti bahwa program ini bukan sekadar agenda bagi-bagi makanan, melainkan menyangkut pemenuhan hak gizi generasi penerus bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Ahad (15/3/2026).
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa. Hal ini pun menuai respons serius di berbagai daerah, tak terkecuali di Jombang.
PC IMM Jombang lalu meminta agar pemerintah daerah lebih responsif terkait sejumlah keluhan dalam program ini. Terlebih setelah adanya berbagai laporan mengenai tidak layaknya konsumsi makanan dalam program strategis tersebut.
Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Jombang sempat menjadi sorotan terkait kualitas MBG. Tepatnya pada akhir tahun 2025, sejumlah wali murid di Kecamatan Peterongan mengeluhkan temuan buah busuk dan lauk pauk yang diduga belum matang sempurna.
Keluhan tersebut sempat diadukan melalui kanal media sosial. Namun PC IMM Jombang menilai bahwa pihak SPPG maupun Pemkab tidak terlalu responsif. Rozaq juga menyebut bahwa persoalan kualitas makanan di Jombang bukan sekali saja terjadi.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada para pelajar benar-benar layak untuk dikonsumsi, benar-benar bersih, dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan,” imbuh Rozaq.
Rozaq juga menekankan bahwa kebersihan, kualitas gizi, dan kapasitas penyedia layanan harus menjadi prioritas utama dalam evaluasi. “Kami menekankan kepada Pemkab Jombang agar benar-benar melakukan kontrol dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Kabupaten Jombang,” ujarnya.
Harus Sentuh Akar Rumput
PC IMM Jombang mendorong adanya komunikasi intens antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan penyedia layanan. Rozaq menekankan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti di pemerintah pusat, tetapi harus menyentuh akar rumput hingga makanan sampai ke tangan siswa.
“Pemerintah daerah harus hadir. Komunikasi intens dengan dinas terkait hingga pihak SPPG. Jangan sampai program sebaik ini justru menimbulkan kepanikan dari masyarakat karena kelalaian dalam menjaga mutu,” tegasnya.
Rozaq menjelaskan bahwa Pemkab Jombang sebenarnya telah berkali-kali menegaskan komitmen terhadap kualitas MBG. Bupati Jombang Warsubi dalam berbagai kesempatan, disebutnya selalu menekankan pentingnya standardisasi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian.
Bahkan, Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid juga mengingatkan agar para penyedia tidak mencari keuntungan dengan menurunkan kualitas makanan. Kendati demikian, PC IMM Jombang menilai komitmen tersebut harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan.
PC IMM Jombang berharap dengan adanya insiden penghentian operasional SPPG secara nasional, Pemkab Jombang dapat lebih proaktif melakukan monev secara berkala untuk mencegah kejadian tersebut terulang lagi.
“IMM akan terus mengawal ini. Program MBG ini baik, tapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai niat baik mencetak generasi emas malah ternodai oleh kasus keracunan atau gizi buruk karena makanan basi,” pungkas Rozaq.
