MAKLUMAT — Di sejumlah desa di Jawa Timur, kemarau tahun ini ditandai oleh pemandangan yang itu-itu saja: jeriken berjajar di pinggir jalan, menunggu truk tangki yang entah datang pukul berapa. Hari ini, di Gedung Negara Grahadi, provinsi ini merayakan hari jadinya yang ke-81. Dua pemandangan itu terjadi di provinsi yang sama, pada tahun yang sama.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Saat meluncurkan logo hari jadi di Jatim Fest 2026, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengutip semboyan yang sudah lama menjadi napas provinsi ini, Jer Basuki Mawa Beya, bahwa kemuliaan menuntut pengorbanan.
Semboyan itu benar dan indah. Tetapi semboyan yang baik selalu menyisakan satu pertanyaan lanjutan yang jarang diajukan: ongkos itu selama ini ditanggung siapa?
Mari mulai dari yang membanggakan, karena memang ada yang patut dibanggakan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Jawa Timur pada semester I 2026 tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,45 persen.
Tingkat kemiskinan per Maret 2026 turun menjadi 9,06 persen dari 9,30 persen pada September 2025, menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang penurunan jumlah penduduk miskin terbesar kedua secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun ke 3,42 persen.
Angka-angka itu bukan hasil kebetulan. Ada kerja birokrasi, dunia usaha, dan jutaan warga di belakangnya, dan itu layak diapresiasi secara jujur pada hari jadi ini.
Ketimpangan dan Beban Desa
Masalahnya, beya atau ongkos pembangunan tidak pernah terbagi rata.
Lihat angka kemiskinan yang sama dari dekat. Di perkotaan, kemiskinan berada pada 6,66 persen. Di perdesaan, angkanya 12,38 persen, hampir dua kali lipat. Pertumbuhan tertinggi se-Jawa ternyata belum berhasil mempersempit jarak itu secara berarti.
Desa menanggung ongkos kemajuan dengan cara yang paling sunyi: dengan anak-anak muda yang pergi, dengan harga panen yang ditentukan orang lain, dan dengan layanan dasar yang datang paling akhir.
Lihat pula kemarau tahun ini. Per pertengahan September 2026, 24 kabupaten dan kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Pemetaan BPBD Jawa Timur mencatat 916 desa rawan kekeringan di 29 kabupaten.
Dinas Pertanian mencatat ratusan hektare padi terdampak, sebagian di antaranya puso. Bagi petani, satu musim yang gagal bukan sekadar kehilangan panen, melainkan kehilangan modal untuk musim berikutnya. Itu juga beya, hanya saja tidak pernah masuk ke dalam neraca pembangunan siapa pun.
Lihat juga ruang keluarga. Jawa Timur berada di posisi kedua nasional untuk jumlah perceraian pada 2025, dengan 83.208 kasus, dan persoalan ekonomi termasuk pemicu terbesarnya. Tekanan biaya hidup pada akhirnya tidak berhenti di dompet. Ia merembes ke dalam rumah.
Dalam ilmu kebijakan publik, ada istilah untuk gejala semacam ini: biaya yang dieksternalisasi. Ongkos pembangunan tidak hilang, ia hanya berpindah ke pihak yang paling lemah posisi tawarnya, lalu dianggap sebagai nasib. Dan karena tidak dicatat, ia tidak pernah menjadi urusan kebijakan.
Di sinilah kata “berkelanjutan” dalam tema hari jadi menemukan ujiannya. Berkelanjutan bukan hanya soal pertumbuhan yang tidak merusak alam, melainkan juga soal apakah kemajuan hari ini dibangun di atas pengorbanan yang terus dipikul kelompok yang sama dari tahun ke tahun.
Tentu ada keberatan yang masuk akal. Kewenangan provinsi terbatas, banyak urusan desa berada di tangan kabupaten dan kota, dan ruang fiskal sedang menyempit. RAPBD Jawa Timur 2027 yang kini dibahas memuat total belanja sekitar Rp27,42 triliun, lebih kecil dibanding tahun ini.
Penyusutan Dana Pembangunan
Keberatan itu benar. Tetapi justru ketika anggaran menyempit, pilihan menjadi semakin bermakna. Yang terbatas menuntut keberpihakan, bukan pemerataan simbolik.
Maka izinkan saya mengusulkan tiga hal sederhana sebagai kado hari jadi.
Pertama, lengkapi laporan capaian dengan neraca ongkos. Setiap hari jadi kita menyajikan daftar prestasi. Tambahkan satu halaman lagi: berapa desa masih rawan kekeringan, berapa desa tertinggal yang belum berubah status, dan berapa jarak kemiskinan desa dengan kota tahun ini. Pemerintah yang berani menampilkan pekerjaan rumahnya justru terlihat lebih percaya diri.
Kedua, geser sedikit struktur belanja ke investasi dasar. Dalam Perubahan APBD 2026, belanja operasi menyerap sekitar 74 persen, sementara belanja modal hanya sekitar 7 persen. Komposisi itu tidak otomatis keliru, tetapi ia menyisakan ruang yang sangat sempit bagi sumur bor, embung, dan pipanisasi yang justru menghentikan ongkos darurat tahunan.
Ketiga, buka kolaborasi pembiayaan. Jawa Timur memiliki ekosistem filantropi yang besar: zakat, wakaf, dan dana sosial perusahaan. Bila diarahkan dengan sengaja ke infrastruktur dasar desa dan dikelola secara akuntabel, ia bisa menjadi pelengkap yang nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Logo hari jadi tahun ini menempatkan Candi Wringin Lawang, gerbang terbuka, di bagian dasar. Maknanya kuat: Jawa Timur membuka diri pada perubahan dengan tetap berpijak pada akarnya.
Semoga keterbukaan itu juga berlaku ke dalam, yakni terbuka pada kritik, terbuka pada data yang tidak enak dibaca, dan terbuka pada suara dari desa yang jarang terdengar sampai Grahadi.
Jer Basuki Mawa Beya akan menjadi semboyan yang utuh bila ongkosnya ditanggung bersama. Sebab kemuliaan yang dibiayai oleh pengorbanan satu kelompok saja, pada akhirnya bukan kemuliaan. Itu hanya pemindahan beban.
Selamat ulang tahun ke-81, Jawa Timur. Semoga tahun depan, jeriken-jeriken itu tidak lagi berjajar di pinggir jalan.
*) Penulis: H.M. Syadid, Lc., M.H.,
Pengurus ICMI Organisasi Wilayah Jawa Timur; Kandidat Doktor Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
