MAKLUMAT – Pengelolaan media sosial DPRD Jawa Timur dituntut bertransformasi dari sekadar rutinitas unggahan menjadi sarana komunikasi yang relevan dan dekat dengan publik.
Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas MC, Protokol, Peran Media serta Konten dalam Mendukung Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jatim. Bimtek ini digelar Hotel Royal Orchid Batu, Kamis (23/4/2026).
Praktisi media sosial, Gagas Gayuh Aji, menilai humas DPRD Jatim perlu mengubah pendekatan komunikasi digital agar lebih efektif menjangkau masyarakat.
Menurut Gagas, tantangan utama saat ini bukan pada intensitas posting, melainkan kemampuan konten dalam menarik perhatian audiens di tengah derasnya arus informasi digital.
“Masalah kita bukan tidak posting. Masalahnya, tidak ada yang berhenti untuk menonton,” ujar Gagas, yang juga Ketua Departemen Komunikasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair).
Ia menjelaskan, data menunjukkan sekitar 143 juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial dengan durasi lebih dari tiga jam per hari.
Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi kanal utama yang dikonsumsi publik.
Namun demikian, tingginya pengguna tidak serta-merta membuat konten lembaga pemerintah otomatis dilihat. Karena itu, diperlukan perubahan pola komunikasi.
Gagas menyebut, Humas DPRD Jatim harus meninggalkan pola lama yang berfokus pada dokumentasi kegiatan internal, dan beralih pada konten yang menjawab kebutuhan serta keresahan publik.
“Jangan hanya unggah kegiatan. Tunjukkan apa manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memperkenalkan konsep riding the wave, yakni memanfaatkan isu yang sedang ramai diperbincangkan, kemudian masuk dengan sudut pandang DPRD Jatim.
Selain itu, kehadiran figur atau face of institution dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik. Konten dengan pendekatan personal dan bahasa yang ringan dinilai lebih efektif dibanding gaya formal yang kaku.
Dalam strategi konten, Gagas mendorong penerapan konsep 3E, yakni educate (edukasi), engage (interaksi), dan expose (membuka proses di balik kebijakan).
Ia juga menyoroti sejumlah kesalahan umum humas, seperti konten yang terlalu seremonial, tidak adanya ajakan interaksi, unggahan yang tidak konsisten, minimnya respons terhadap komentar publik, serta lemahnya identitas visual.
Sebagai solusi, humas disarankan menyusun jadwal konten yang konsisten, aktif merespons publik, serta membangun identitas visual yang kuat dan mudah dikenali.
Selain itu, Gagas menekankan pentingnya optimalisasi konten panjang seperti podcast yang dapat diolah menjadi berbagai format pendek untuk memperluas jangkauan.
Menurut Gagas, jika lembaga tidak mampu mengisi ruang digital dengan narasi yang tepat, maka ruang tersebut akan diisi pihak lain. Karena itu, humas DPRD dituntut lebih adaptif agar tetap relevan dan dipercaya publik.
