MAKLUMAT – Penunjukkan Said Iqbal Jadi Penasihat Presiden Prabowo Subianto Bidang Ketenagakerjaan menuai catatan kritis. Salah satunya dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
“Jika benar Said Iqbal ditunjuk jadi penasihat presiden dan rencananya akan dilantik sore ini (8/6/2026, maka saya meminta Kepala Negara mempertimbangkan matang-matang rencana tersebut agar kebijakan ketenagakerjaan ke depan tidak timpang,” kata Jamiluddin.
Rekam Jejak Panjang, Tapi Dinilai Kurang Objektif
Jamiluddin sebenarnya tidak mempermasalahkan gemuknya barisan penasihat istana, asalkan figur yang dipilih memiliki kapasitas yang mumpuni. Ia mengakui Presiden Partai Buruh tersebut mempunyai rekam jejak yang panjang dan loyalitas yang teruji dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh di Indonesia.
Namun, ia menggarisbawahi satu kelemahan mendasar. Selama ini Said Iqbal kerap melihat persoalan industri dan ketenagakerjaan secara parsial dari kacamata pekerja saja. Padahal, posisi penasihat presiden menuntut cara pandang yang komprehensif.
”Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan lebih parsial, dari sisi tenaga kerja saja. Ia kerap abai melihat dari sisi pengusaha,” tegas Jamiluddin.
Menurutnya, presiden membutuhkan masukan yang objektif dan bijaksana yang mampu menjembatani kepentingan buruh sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha agar ekosistem ekonomi tetap sehat.
Dilema Merangkul Tokoh Pergerakan
Langkah Presiden Prabowo merangkul Said Iqbal ke dalam lingkaran istana merupakan strategi politik akomodatif yang cerdas sekaligus berisiko.
Sisi positifnya, mengangkat tokoh buruh utama seperti Said Iqbal efektif meredam tensi gejolak demonstrasi di jalanan. Istana mendapatkan akses langsung terhadap aspirasi akar rumput pekerja.
Namun tantangan nyata adalah risiko resistensi dari asosiasi pengusaha (seperti APINDO atau KADIN) sangat besar jika kebijakan yang lahir nantinya terlalu condong ke satu pihak.
Tantangan terbesar Said Iqbal jika resmi dilantik adalah membuktikan bahwa dirinya mampu melepas baju ego sektoralnya sebagai pemimpin serikat, lalu bertransformasi menjadi konseptor kebijakan yang adil bagi seluruh ekosistem ketenagakerjaan nasional.
