MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka pada Senin (3/2/2025). Pertemuan ini membahas keseimbangan antara pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Tiga komponen ini harus tersusun dengan baik. Hutan sebagai paru-paru dunia tetap terjaga, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan akhir,” ujar Raja Juli kepada awak media.
Sebagai langkah konkret, Raja Juli mengumumkan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap 18 perusahaan yang dinilai tidak memanfaatkan lahan sebagaimana mestinya. Total luas lahan yang terdampak mencapai 526.144 hektare, tersebar dari Aceh hingga Papua.
“Ada pihak swasta yang telah diberi izin, tetapi tidak memanfaatkannya secara optimal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa fungsi hutan harus dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Program Agroforestri
Selain itu, Menhut juga menyoroti pentingnya program agroforestri sebagai solusi terhadap hutan yang telah terdegradasi. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 26,7 juta hektare hutan yang telah rusak akibat kebakaran dan penebangan liar.
“Kita akan memaksimalkan fungsinya melalui konsep agroforestri dan tumpang sari untuk mendukung swasembada pangan. Ini yang kita sebut sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air,” jelasnya.
Menurut Raja Juli, pemerintah berkomitmen mereboisasi hutan sembari menanam tanaman produktif guna menopang ketahanan pangan nasional.
“Hutan kita akan dilestarikan dengan penghijauan, tetapi pada saat yang sama kita juga akan menanam sesuatu yang bermanfaat sesuai arahan Presiden Prabowo,” tandasnya.
