MAKLUMAT — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim MA, menyampaikan apresiasi atas rencana kunjungan balasan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi ke Indonesia.
Meski begitu, Sudarnoto juga menyoroti sejumlah hal terutama terkait praktik kekerasan, diskriminasi, dan intoleransi kelompok ekstrimis di India yang memperkuat Islamofobia dan gerakan anti-Islam, hingga pembatalan rencana pertemuan MUI dengan PM Modi.
“(Kami) Menyampaikan apresiasi atas kunjugan balasan PM India (Narendra Modi) ke Indonesia setelah beberapa waktu yang lalu Presiden RI melawat ke India,” bukanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Jumat (3/7/2026).
Sudarnoto megaskan bahwa pertemuan PM Modi dengan Presiden Prabowo Subianto adalah sesuatu yang positif demi kepentingan nasional masing-masing, serta kemaslahatan dan perdamaian dunia.
“Pertemuan PM India dengan Presiden RI (Prabowo Subianto) tentu dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama strategis untuk kepentingan nasional masing-masing dan juga untuk kemaslahatan dan perdamaian dunia,” ujarnya.
“Dua negara ini harus bisa memberikan sumbangan penting bagi upaya mewujudkan ketenteraman, keamanan, kedamaian kawasan, dan mewujudkan kehidupan harmonis di kalangan masyarakat,” sambung sosok yang merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Toleransi Kehidupan Beragama
Sudarnoto berharap pertemuan kedua tokoh pemimpin tersebut juga membahas dan memberikan perhatian serius terhadap toleransi hidup beragama sebagai bagian dari upaya menyehatkan dan memperkuat demokrasi.
Ia menyoroti praktik diskriminatif hingga kekerasan yang dialami kelompok muslim di India, yang dilakukan oleh kelompok ekstrem Hindu. Kelompok ekstrimis itulah, yang menurut dia memunculkan Islamofobia dan gerakan anti-Islam.
“Isu yang sangat sensitif adalah soal keberadaan minoritas muslim di india yang hinggà saat ini sering mengalami diskriminasi dan bahkan tindakan-tindakan kekerasan, serta vandalisme dari kelompok Hindu ekstrem,” sorotnya.
“Laporan OIC memperkuat adanya praktik intoleran kelompok ekstrimis ini. Kelompok ekstrim seperti inilah yang sering disebut sebagai penggerak Islamofobia, anti-Islam dan keberadaan umat Islam,” tandas Sudarnoto.
Sebab itu, ia berharap pertemuan PM Modi dengan Presiden Prabowo Subianto selain mempererat hubungan dan kerja sama kedua negara, juga dapat menghasilkan kesepakatan untuk melindungi hak-hak beragama dan tidak ada lagi praktik diskriminatif, apalagi narasi Islamofobia dan anti-Islam.
“Saya sungguh berharap pertemuan PM India dan Presiden RI juga menghasilkan kesepakatan agar pemerintah India melindungi hak-hak beragama umat Islam sebagaimana yang dirasakan warga mayoritas India, tidak ada lagi diskriminasi dan apalagi anti-Islam dan umat Islam,” tegasnya.
“Kerja sama Indonesia-India dalam bidang keagamaan yang mempertemukan tokoh tokoh Islam dan Hindu sangat penting dalam kerangka kerukunan umat beragama, kemanusiaan dan perdamaian,” imbuhnya.
MUI Batal Bertemu PM India
Lebih jauh, Sudarnoto juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran pembatalan rencana pertemuan antara delegasi MUI dengan PM India Narendra Modi.
Padahal, kata dia, pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai hal yang sangat positif dan konstruktif untuk membahas toleransi dan hak-hak umat beragama, hingga rencana penjajakan kerja sama bidang sosial keagamaan dan perdamaian.
“Saya menyesalkan adanya pembatalan secara sepihak rencana pertemuan delegasi MUI dengan PM India. Pertemuan tersebut dimaksudkan membahas soal toleransi, hak dan kedaulatan umat beragama, ekstrimisme keagamaan, kerjasama bidang sosial keagamaan dan perdamaian. Semoga ini menjadi perhatian PM dan Presiden,” pungkas Sudarnoto.
Rencana Kunjungan PM India
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, mengungkapkan rencana kunjungan PM India Narendra Modi ke Indonesia pada Juli ini.
Ia menyebut kunjungan PM Modi tersebut sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025 lalu.
“Hari ini kita menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Bapak Sandeep. Beliau menyampaikan berita baik bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir di Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo di Januari 2025,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut akan membahas sejumlah kerja sama strategis yang telah dijalin kedua negara, mulai dari pelestarian warisan budaya hingga penguatan kerja sama ekonomi, energi, dan maritim.
Selain itu, salah satu agenda yang turut menjadi perhatian adalah pengembangan koridor strategis antara Andaman, Nicobar, dan Aceh yang dinilai memiliki potensi memperkuat konektivitas maritim serta perdagangan bilateral.
Ravindra juga menyampaikan bahwa rangkaian kunjungan PM India yang akan berlangsung pada Juli ini akan diawali dengan agenda bersama pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pidato di parlemen yang dihadiri anggota DPR RI, DPD RI, serta komunitas hubungan internasional.
“Kunjungan ini akan dilaksanakan pada eksekutif pertama-tama, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pidato di parlemen bersama anggota DPR, DPD, dan juga komunitas hubungan internasional,” terang politisi Partai Golkar itu.
