MAKLUMAT – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 memicu kekhawatiran publik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang impor, tetapi juga mulai menekan daya beli masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah dinilai perlu mengedepankan strategi komunikasi publik yang tepat agar gejolak ekonomi tidak berkembang menjadi kepanikan sosial.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si., menilai komunikasi publik memiliki posisi yang sama pentingnya dengan kebijakan fiskal maupun moneter saat menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan menambah kepanikan,” ujar Fajar seperti dilansir laman UMY, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor eksternal maupun domestik. Dari sisi global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dunia ikut memberi tekanan terhadap pasar keuangan.
Sementara dari dalam negeri, kebutuhan pembayaran utang luar negeri serta meningkatnya permintaan dolar AS untuk kebutuhan musiman ibadah haji turut memengaruhi pelemahan mata uang nasional.
Fajar mengingatkan, minimnya komunikasi yang transparan dari pemerintah berpotensi memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Kondisi itu dapat memicu panic buying, penarikan dana besar-besaran, hingga penyebaran hoaks di media sosial.
“Komunikasi publik bukan sekadar sarana penyampaian informasi. Ini adalah instrumen untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial-ekonomi,” tegasnya.
Ia menilai komunikasi publik yang ideal harus dibangun di atas kejujuran dan empati. Pemerintah perlu mengakui situasi sulit yang sedang terjadi, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap beban ekonomi masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang menekankan pentingnya pendekatan accommodative communication dalam menghadapi krisis eksternal. Strategi itu dilakukan dengan mengakui situasi, menghadirkan solusi, serta menunjukkan empati kepada publik.
“Pernyataan yang jujur akan jauh lebih efektif daripada hanya menyalahkan faktor luar. Masyarakat pasti bisa menerima kenyataan, asalkan mereka merasa dipahami dan tidak dibohongi,” jelasnya.
Selain itu, konsistensi pesan antarpemangku kebijakan juga dinilai sangat penting. Presiden, kementerian terkait, hingga Bank Indonesia harus menyampaikan narasi yang selaras agar tidak memunculkan kebingungan di masyarakat.
Fajar menyarankan pemerintah menunjuk juru bicara resmi yang secara rutin memberikan pembaruan terkait kondisi cadangan devisa, langkah intervensi pasar, hingga kebijakan stabilisasi rupiah.
Di sisi lain, penggunaan bahasa yang sederhana juga menjadi kunci dalam komunikasi krisis. Menurutnya, istilah ekonomi yang terlalu teknis justru akan menciptakan jarak dengan masyarakat.
“Pemerintah harus berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Jangan terlalu teknokratis,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah menghadirkan pesan-pesan praktis dan solutif, seperti ajakan menggunakan produk lokal, mengurangi konsumsi barang impor nonesensial, serta menghindari spekulasi mata uang.
Pada akhirnya, kata Fajar, komunikasi yang baik harus mampu menghadirkan harapan yang realistis. Optimisme publik perlu dibangun melalui langkah konkret pemerintah, termasuk pengendalian impor dan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.
“Di tengah badai pelemahan rupiah, suara pemerintah yang jernih dapat menjadi benteng pertama untuk menjaga ketenangan. Jika dilakukan dengan baik, situasi sulit ini justru bisa menjadi momentum memperkuat ketahanan bangsa,” pungkasnya.***
