MAKLUMAT — Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) bersama Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) menggelar Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP),” Senin (9/2/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen UMM dalam mendorong diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global yang tengah berkembang.
Forum tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Pakar Politik Luar Negeri Indonesia yang juga dosen Prodi HI UMM, Dion Maulana Prasetyo PhD, serta Pakart Dunia Islam yang juga Kepala PSIB UMM, Prof Gondo Yumitro PhD, dengan dipandu oleh Inda Annisya Rahmat sebagai moderator.
Fokus utama diskusi membahas bagimana Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia merespons inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Terkait hal itu, Prof Gonda menilai bahwa Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia harus memposisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” ujarnya.
Prof Gonda menegaskan bahwa syarat mutlak harus diajukan oleh Indonesia dalam keikutsertaannya di BoP, yakni harus ada jaminan bahwa badan bentukan Trump itu bersifat komplementer (melengkapi) dan bukan substitutif (menggantikan) mekanisme di PBB yang sudah ada.
“Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tandasnya.
Senada, Dion Maulana menandaskan bahwa prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif” yang dianut Indonesia bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan. Sebab itu, ia menegaskan jika syarat yang diajukan RI tidak dipenuhi, maka pemerintah Indonesia harus dengan tegas berani untuk menarik diri dari BoP.
“Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global,” katanya.
“Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” tegas Dion.
Sementara itu, Sekretaris PSIB UMM, Diki Wahyudi SSos MIP, berharap agar forum tersebut dapat memberikan pemahaman berbagai pihak, khususnya para mahasiswa dan aktivis di lingkungan UMM, terkait isu-isu politik luar negeri dan bagaimana keterlibatan Indonesia dalam upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian dunia.
“Dalam hal ini kami mengundang Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (dan Ortom) dan Lembaga intra di lingkup UMM untuk memberikan pemahan sekaligus memberi pantikan terhadap mereka terkait isu-isu politik luar negeri serta keterlibatan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina,” tutupnnya.
