-
Para pemohon saat mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang tentang pemisahan Anggaran MBG, Kamis (30/7/2026) di Ruang Sidang MK. (Foto: MKRI)
-
Logo Muhammadiyah-NU. (Foto: Ist)
-
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin. Foto:Ist
-
Sri Wahyuni, politisi Partai Demokrat. FOTO: Ist
-
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan sikap terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah akan ditentukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. (Foto: Fraksi Nasdem DPR RI)
-
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menargetkan Peraturan Pemerintah soal penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian rampung Januari 2026 sebagai solusi polemik Perpol 10/2025. (Foto: MK)
-
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. (Foto: Dok Fraksi PKS DPR RI)
-
Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo. (Foto: Dok Kompas)
-
Logo Polri. (Foto: Ist)
-
Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: Dok KPK)
-
Mantan pimpinan KPK, Nurul Ghufron. (Foto: Dok KPK)
-
Pemerintah harus segera mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil, karena menggerus keuangan negara. (Ilustrasi foto dibuat Gemini/AI)