MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat upaya penanganan permasalan sampah melalui pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan saat ini tidak segera diperbaiki.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menegaskan bahwa penanganan sampah tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan maupun masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi, saat audiensi dengan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat terkait TPS 3R di Opsroom, Senin (8/6/2026).
Berbagai kebijakan penanganan sampah, kata dia, akan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan, pembenahan harus segera dilakukan agar persoalan sampah tidak semakin kompleks.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegas Subandi.
Optimalisasi Sistem Dashboard Digital
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital dalam pengelolaan persampahan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” tandasnya.
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga disebut akan melakukan pemetaan seluruh TPS 3R sebagai dasar penyusunan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa.
Volume Sampah di Sidoarjo
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 534 ton atau 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap hari.
Sementara itu, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen. Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar yang mencapai sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen dari total sampah harian.
Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran sebesar Rp4,02 miliar guna mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, sebesar Rp14,12 miliar dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal, fasilitas tersebut menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah terlayani.
Perkuat Pengawasan di Titik Rawan
Untuk menekan praktik pembuangan sampah sembarangan, Subandi juga meminta pemerintah desa supaya memperkuat pengawasan, termasuk melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan serta penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh upaya tersebut dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” pungkas Subandi.
