MAKLUMAT — Rusia, China, dan Prancis menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ketiga negara besar itu memveto klausul penggunaan kekuatan di Dewan Keamanan PBB, menghentikan dorongan negara-negara Arab untuk membuka Selat Hormuz lewat jalur militer di tengah lonjakan krisis energi global.
Blokade diplomatik itu menjadi pukulan telak bagi proposal yang dipelopori Bahrain. Rancangan resolusi yang semula dijadwalkan voting Jumat (3/4/2026) kini tertunda tanpa kepastian. Mengutip laporan The New York Times, tiga negara pemilik hak veto menolak frasa “segala cara yang diperlukan”—istilah yang selama ini kerap menjadi legitimasi intervensi militer.
Proposal yang sudah masuk revisi keempat itu memasukkan klausul penggunaan kekuatan demi menjamin jalur aman di Selat Hormuz. Jalur ini diketahui menjadi nadi distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Namun bagi Moskow, Beijing, dan Paris, klausul tersebut dinilai membuka ruang eskalasi konflik lebih luas.Presiden Emmanuel Macron bahkan menilai opsi militer sebagai langkah tidak realistis dan berisiko memicu ancaman besar.
Seperti diberitakan, ketegangan meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Penutupan itu langsung mengguncang pasar global. Harga minyak melonjak tajam, biaya logistik dan asuransi meningkat, sementara pasar keuangan bergejolak.
Iran juga melancarkan serangan balasan ke negara-negara Teluk yang menjadi basis militer AS, memicu korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Teheran menegaskan akan mempertahankan kontrol atas jalur pelayaran tersebut.
Para analis menilai negara-negara Teluk menghadapi keterbatasan serius dalam merespons situasi ini. Selain kapasitas militer yang belum memadai untuk menghadapi Iran secara mandiri, risiko eskalasi konflik dinilai terlalu besar. Ketergantungan pada dukungan AS pun masih dominan. Kondisi ini membuat opsi militer tidak hanya sulit secara teknis, tetapi juga berat secara politik.
Dampak Ekonomi Meluas
Krisis Hormuz mulai menjalar ke sektor energi global. Qatar menghentikan produksi LNG dan menyatakan force majeure, dengan potensi kerugian mencapai 20 miliar dolar AS per tahun. Distribusi pupuk dan komoditas penting ikut terganggu. Harga minyak Brent mendekati rekor tertinggi dan berpotensi menembus 200 dolar AS per barel jika konflik berlanjut. Di Amerika Serikat, harga bensin melampaui 4 dolar per galon, sementara solar berada di kisaran 5–6 dolar—level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam akan membalas keras setiap gangguan di Selat Hormuz, termasuk menyerang infrastruktur energi Iran.Namun kini, Washington memberi sinyal perubahan sikap. Pembukaan kembali selat tidak lagi menjadi tujuan utama operasi militer AS. Situasi ini membuka peluang deeskalasi, meski jalur strategis tersebut masih tertutup. Krisis Hormuz pun bergerak dari konflik militer terbuka menuju tarik-ulur geopolitik jangka panjang—dengan tekanan ekonomi global yang terus membesar.***
