MAKLUMAT — Viral video Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menepuk dada sambil menyinggung Muhammadiyah ramai diperbincangkan di media sosial. Potongan video tersebut memunculkan berbagai spekulasi, seolah-olah Gus Yahya sedang membandingkan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah.
Namun setelah ditelusuri, cuplikan yang beredar itu merupakan bagian kecil dari pidato panjang Gus Yahya dalam halaqah pembahasan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan. Dalam forum tersebut, ia justru sedang mengkritisi kondisi keulamaan di lingkungan NU dan mengajak warga Nahdliyin melakukan introspeksi.
Video lengkap yang diunggah TV NU dan iNews menunjukkan bahwa Gus Yahya berbicara mengenai pentingnya menjaga standar keulamaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi organisasi.
Gus Yahya meminta warga Nahdliyin kembali melihat ke dalam.
Beliau menyindir keras fenomena kiai yang mengaku tawaduk tapi tetap mengejar amplop dan santri, sementara esensi keulamaannya terlupakan. pic.twitter.com/3hLztomUyg— 𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ (@NenkMonica) June 24, 2026
“Sekarang ini yang penting kitanya ini bagaimana. Kita itu mikir bagaimana bisa saingan sama Muhammadiyah, bagaimana bisa pondok ini punya duit sendiri. Kitanya ini, kiai-kiai ini bagaimana dulu. Kalau ini belum beres, percuma semuanya,” ujar Gus Yahya dikutip Rabu (24/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan bukan untuk membandingkan NU dengan Muhammadiyah, melainkan sebagai kritik internal agar warga NU tidak terjebak pada orientasi kelembagaan, ekonomi, maupun persaingan antarorganisasi, sementara persoalan mendasar mengenai kualitas keulamaan justru terabaikan.
Keulamaan Jadi Persoalan Pokok
Dalam paparannya, Gus Yahya menjelaskan bahwa sejak awal berdiri, NU dibangun sebagai jam’iyah para ulama. Karena itu, kualitas dan integritas ulama menjadi fondasi utama organisasi.
Menurutnya, para pendiri NU memiliki standar yang sangat tinggi dalam memaknai keulamaan. Bahkan banyak kiai generasi awal yang enggan menyebut diri mereka sebagai ulama karena sikap tawaduk dan kehati-hatian terhadap amanah keilmuan.
Ia mengutip riwayat saat Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari menyampaikan gagasan pendirian jam’iyah ulama kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. Saat itu muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa yang layak disebut ulama, menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut.
Gus Yahya juga mengingatkan adanya keputusan Bahtsul Masail ulama Nusantara di Makkah pada era 1940-an yang menyatakan haram memberikan gelar kiai kepada orang yang tidak memenuhi syarat.
“Kalau orang disebut kiai, dia menjadi rujukan agama di tengah masyarakat. Kalau sebutan itu diberikan kepada orang yang tidak pantas, maka akan timbul berbagai kemudaratan,” katanya.
PBNU Siapkan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan
Atas dasar itulah PBNU menggagas penyusunan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan yang akan menjadi acuan bagi warga NU dalam memahami standar keulamaan.
Gus Yahya menjelaskan, piagam tersebut disusun untuk mengingatkan kembali para ulama mengenai nilai-nilai yang harus dijaga, menjadi panduan bagi calon ulama, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria seseorang layak disebut ulama.
Piagam itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kapasitas keilmuan, kedalaman spiritual, akhlak pribadi, peran ulama dalam organisasi, hingga tanggung jawab sosial dan kebangsaan.
“Keulamaan bukan hanya soal penguasaan ilmu, tetapi juga soal kualitas rohani, akhlak, dan tanggung jawab kepada umat,” ujarnya.
Soroti Menurunnya Keterlibatan Ulama
Gus Yahya mengaku prihatin terhadap gejala menurunnya keterlibatan ulama dalam kehidupan organisasi NU. Ia menilai partisipasi para kiai dalam berbagai forum jam’iyah cenderung menurun dibandingkan masa-masa sebelumnya.
Selain itu, distribusi ulama di berbagai daerah juga dinilai belum merata, terutama di kawasan luar Jawa yang masih mengalami keterbatasan sumber daya keulamaan.
Menurutnya, jika standar keulamaan tidak diperjelas dan ditegakkan, persepsi masyarakat mengenai ulama akan semakin kabur.
“Kalau standar nilai-nilai keulamaan tidak dipertegas, maka standar keulamaan juga akan makin kabur,” katanya.
Kritik Fenomena Kiai Kejar Pengaruh
Dalam bagian lain pidatonya, Gus Yahya juga menyinggung fenomena sebagian orang yang enggan disebut ulama atau kiai dengan alasan tawaduk, tetapi tetap menikmati berbagai fasilitas dan pengaruh yang melekat pada status tersebut.
Ia menilai kondisi itu perlu menjadi bahan refleksi bersama agar para ulama tidak kehilangan orientasi dasar keulamaan.
“Jangan berlagak tawaduk, tidak berani disebut kiai atau ulama, tetapi nyatanya menerima santri, datang memenuhi undangan pengajian, dan menerima penghormatan yang melekat pada kedudukan ulama,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak warga NU kembali menjadikan pembahasan keulamaan sebagai agenda utama organisasi. Menurutnya, kemajuan lembaga, pesantren, maupun kekuatan ekonomi tidak akan memiliki arti jika fondasi keulamaan yang menjadi ruh NU justru melemah.
“Kalau lembaga-lembaga lain maju dan punya kekayaan besar, biarlah. Mari kita pikir dulu keulamaan kita ini seperti apa, supaya kita tidak mengejar hal-hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab dasar dari keulamaan itu,” kata Gus Yahya.***
