MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti resmi mengantongi pagu definitif anggaran tahun 2026 sebesar Rp55,4 triliun. Angka itu naik Rp400 miliar dari pagu awal Rp55 triliun setelah pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat pada 11 September lalu.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/9/2025), Menteri Abdul Mu’ti menegaskan arah kebijakan Kemendikdasmen 2026 tetap berpijak pada RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan RKP 2026. Visi yang diusung adalah “terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta.”
Ia menekankan lima program prioritas nasional, yaitu percepatan lanjut belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidikan vokasi, serta pengembangan kebahasaan dan kesastraan.
Tambahan Rp400 miliar dialokasikan ke enam program utama: penguatan kompetensi guru melalui KKG dan MGMP, pengadaan peralatan pendidikan, pengembangan konten digitalisasi pembelajaran, penguatan tes kemampuan akademik, peningkatan kualitas akreditasi sekolah, serta program kebahasaan termasuk Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
“Tambahan ini fokus untuk memperkuat kualitas guru, sarana pendidikan, dan kebahasaan. Kami terus berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Abdul Mu’ti dikutip dari keterangan tertulis.
Meski begitu, ia mengingatkan masih ada sejumlah kebutuhan strategis yang belum terakomodasi. Antara lain perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) ke jenjang TK, penyesuaian biaya pendidikan SD dan SMP, tambahan tunjangan profesi serta insentif guru non-ASN, revitalisasi sekolah, penanganan anak tidak sekolah, dan penguatan pendidikan khusus serta vokasi.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut positif tambahan pagu anggaran. “Alhamdulillah, ada tambahan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp55,4 triliun. Meski relatif terbatas, anggaran ini harus difokuskan pada program prioritas,” katanya.
Hetifah juga menegaskan pentingnya akuntabilitas. “Satu rupiah pun harus digunakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kami berharap alokasi ini tepat sasaran dan masih ada ruang untuk memperjuangkan tambahan pembiayaan ke depan,” tandasnya.***
