MAKLUMAT – Wacana layanan Bus Trans Jatim dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencuat dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif mengatakan, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan transportasi publik. Selain itu, juga membuka peluang pendapatan baru bagi daerah tanpa mengurangi aspek pelayanan publik.
Trans Jatim, lanjut dia, merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau bicara untuk kebutuhan masyarakat, memang harus total dan tidak berbatas waktu. Apa pun yang kita lakukan ini wajib dan memang sudah seharusnya demi kepentingan masyarakat,” ujar Mas Pipin, panggilan akrabnta, usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (27/10/2025).
Terkait keberlanjutan subsidi Trans Jatim, ia menilai kebijakan tersebut tetap harus dijalankan selama memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, efisiensi anggaran juga perlu diperhatikan agar tidak membebani APBD Jawa Timur.
“Sampai kapan subsidi Trans Jatim diberikan? Sampai ada hal yang mengharuskan pengurangan. Tapi saya berharap subsidi ini berimbang, tidak mencederai APBD, tapi tetap melegakan bagi masyarakat,” tegas politisi Partai NasDem ini.
Mas Pipin mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan kajian serius terkait pengelolaan TransJatim melalui BUMD atau kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini dinilai dapat meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan potensi pendapatan daerah.
“Sekarang ini, UPT di bawah Dinas Perhubungan tentu punya keterbatasan, karena Dishub tidak bicara bisnis to bisnis. Kalau dikelola BUMD, pendekatannya bisa lebih profesional dengan nilai bisnis yang jelas,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, yang dinilai telah menghadirkan berbagai inovasi dalam pengembangan TransJatim. Namun, optimalisasi potensi ekonomi dari layanan transportasi ini perlu dikembangkan lebih jauh.
Potensi Besar Trans Jatim
Menurutnya, Trans Jatim memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai media promosi dan reklame. Saat ini, pendapatan Trans Jatim tercatat mencapai sekitar Rp23 miliar per tahun. Dengan pengelolaan profesional, nilai tersebut bisa meningkat signifikan.
“Trans Jatim punya 137 armada reguler dan 13 armada luxury, total ada 150 bus. Setiap armada punya space iklan yang bisa dijual ke pihak swasta. Ini potensi besar kalau dikelola secara profesional oleh BUMD,” ujarnya.
BUMD Bisa Optimalkan Aset dan Tambah PAD Jatim
DPRD Jatim menegaskan bahwa tujuan pembentukan BUMD bukan untuk mengomersialisasi layanan publik, melainkan mengoptimalkan aset daerah agar menghasilkan nilai tambah tanpa mengganggu misi pelayanan masyarakat.
“Dasar layanan transportasi tetap non-profit, tapi optimalisasi aset menjadi pendapatan itu sebuah keharusan. Kalau dikelola BUMD, TransJatim bisa sekaligus menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim,” tandas Mas Pipin.
