MAKLUMAT — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamen Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menjadi sorotan warganet setelah mengunggah video dirinya menggunakan transportasi umum sambil mengenakan rompi bertuliskan Wamen Haji. Unggahan di media sosial X tersebut memantik perdebatan — dari kritik bernada sinis hingga dukungan terbuka.
Merespons polemik tersebut, Dahnil memberikan klarifikasi melalui akun X pribadinya pada Selasa (13/1/2026). Ia menegaskan bahwa rompi itu bukan untuk kepentingan personal, melainkan bagian dari uji coba identitas petugas haji.
“Saya dan Pak Menteri pakai. InsyaaAllah uji coba ini nanti petugas haji tulisannya. Mohon maaf klo kau keberatan,” tulis Dahnil melalui akun @Dahnilanzar dikutip Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, klarifikasi tersebut tidak serta-merta meredam respons publik. Kolom komentar tetap ramai oleh sindiran terhadap gaya komunikasi pejabat di ruang digital. Akun @tentangpenaku8 menyampaikan komentar satir soal ukuran tulisan di rompi.
Sementara akun @jksepao3 menilai pejabat publik kerap menjadi bahan olok-olok warganet. “Pejabat konoha memang lucu-lucu, wajar jadi bahan baku para komika,” tulis akun tersebut.
Komentar bernada lebih tajam datang dari akun @aharisth yang mengaitkan rompi dengan simbol hukum. “Jangan sampai pakai rompi oranye aja… nggak lucu endingnya,” tulisnya.
Namun, tidak sedikit pula warganet yang membela Dahnil. Akun @PakBebek1 menilai kritik publik terhadap pejabat sering kali kontradiktif. “Wakil menteri naik kereta dibilang nggak sehat, giliran naik mobil mewah dibilang nggak napak tanah. Lah terus ente maunya apa, bro? Naik karpet terbang?!” tulisnya.
Dukungan juga datang dari akun @agusrukmana77 yang menulis singkat, “Menyala bang… gas lanjutkan perjuangan.” Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana satu unggahan pejabat publik di media sosial dapat memicu tafsir yang berlapis — dari tudingan pencitraan, kritik etika komunikasi, hingga pembelaan atas upaya transparansi dan kedekatan dengan publik.
Perbincangan tersebut masih bergulir di media sosial X, meski Dahnil telah menegaskan bahwa penggunaan rompi itu merupakan bagian dari uji coba internal, bukan kepentingan pribadi.
Senin yang.basah, dingin dan padat, namun harus tetap semangat. pic.twitter.com/GiEkbMLu2m
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 12, 2026
Media Sosial Pejabat Publik: Antara Aspirasi dan Pencitraan
Bagaimana tanggapan pakar ilmu komunikasi terhadap media sosial pejabat publik? Kaprodi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Nur Maghfirah Aesthetika, MMedKom, menilai bahwa media sosial pejabat publik memiliki fungsi ganda. Hal ini perlu dipahami secara kritis, baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat itu sendiri.
Nur Maghfirah menjelaskan bahwa secara umum media sosial pejabat publik memiliki dua fungsi utama. “Penggunaan media sosial bagi pejabat itu ada dua fungsi. Yang pertama sebagai wadah aspirasi, yang kedua sebagai pencitraan,” jelas Fira dikutip dari laman Umsida.
Menurutnya, fungsi aspiratif merupakan sisi ideal media sosial pejabat — yakni sebagai sarana menyampaikan informasi, laporan, atau kebijakan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, konten pencitraan justru lebih dominan.
Ia menilai konten pencitraan kerap disusun secara terencana dan melibatkan tim media profesional. Hal ini membuat publik sulit membedakan mana yang merepresentasikan kerja nyata dan mana yang sekadar membangun citra. “Sekarang pejabat punya tim media sendiri untuk mem-framing citra. Apalagi kalau akunnya sudah centang biru, itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa media sosial tersebut dikelola untuk pencitraan,” ungkapnya.
Sebaliknya, konten yang benar-benar bersifat informatif justru jarang menampilkan figur pejabat secara langsung. “Kalau kontennya murni informasi, biasanya pejabatnya tidak banyak on frame. Isinya langsung ke informasi. Tapi model seperti itu jarang sekali,” tambahnya.***
