MAKLUMAT — Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Putri Aisyiyah mengajak publik membaca ulang sejarah kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan yang lahir untuk memecah kebekuan sosial. Menurutnya, sejak awal Muhammadiyah hadir sebagai pengkritik kekuasaan dengan menawarkan jalan keluar.
“Muhammadiyah mengkritik, sekaligus mengusulkan solusi. Ini realitas historis di balik berdirinya Muhammadiyah,” ujarnya dalam Srawung bertema Muhammadiyah dalam Bayang-bayang Paradoks Kekuasaan yang digelar Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Surabaya di Lucky’s Cafe Surabaya, Senin (16/2/2026).
Dalam forum tersebut, Putri menjelaskan bahwa posisi politik Muhammadiyah sebenarnya tegas, tetapi dijalankan dengan perhitungan yang matang. Organisasi ini tetap bergerak di jalur kritik sekaligus aksi nyata.
Sikap itu harus menjadi fondasi yang perlu terus dijaga ketika organisasi berhadapan dengan perubahan zaman dan dinamika kekuasaan. Namun, ia mengakui langkah strategis itu kerap menimbulkan tafsir beragam. Ketika Muhammadiyah mengambil posisi tertentu terhadap kekuasaan, tidak semua pihak merasa puas.
Sebagian kalangan bahkan memandang organisasi yang kian besar cenderung lebih berhati-hati dan tidak sekeras dulu dalam menyampaikan kritik. “Keresahan yang kadang disampaikan kawan-kawan aktivis adalah, apakah kritik yang sopan itu bisa menghasilkan sesuatu?” tegasnya.
Ia juga melihat muncul anggapan dari masyarakat, bahwa semakin besar organisasi, semakin lunak pula sikapnya terhadap penguasa. Muhammadiyah dianggap semakin “sopan” terhadap penguasa. Oleh karenanya, Putri menilai keresahan itu perlu selalu dijawab oleh Muhammadiyah.
Menurutnya, konteks dan tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan masa awal berdirinya Muhammadiyah. Kompleksitas persoalan menuntut pendekatan yang juga lebih strategis. Ia menambahkan, dinamika internal organisasi turut memengaruhi cara Muhammadiyah memaknai perjuangan politiknya.
Dengan anggota yang semakin banyak dan latar kepentingan yang beragam, perbedaan interpretasi menjadi hal yang tak terhindarkan. “Organisasi ini semakin besar, semakin banyak orang dengan berbagai kepentingan. Mereka punya interpretasi dan pemaknaan yang berbeda terkait bagaimana jihad politik harus dilakukan,” tandasnya.
