MAKLUMAT — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian internasional dengan menyiapkan hingga sekitar 8.000 personel untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF).
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, pengiriman pasukan tersebut merupakan bagian dari mandat internasional untuk menjaga stabilitas kawasan serta mendukung misi kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil.
“Kemarin Presiden sudah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengirimkan pasukan, sekitar 8.000 atau bahkan lebih, mengikuti rencana komprehensif pembagian sektor operasi ISF,” ujar Sugiono kepada wartawan di Washington D.C., Jumat (20/2/2026).
Sugiono menjelaskan, pengerahan pasukan akan dilakukan bertahap sesuai pembagian wilayah operasi. Total kekuatan gabungan ISF diproyeksikan mencapai sekitar 20.000 personel dari berbagai negara.
Ia menegaskan, keterlibatan Indonesia tidak terkait hubungan diplomatik dengan pihak tertentu, melainkan murni menjalankan mandat penjaga perdamaian internasional.
Menurutnya, pemerintah juga telah menyampaikan national caveat atau batasan nasional dalam pelaksanaan mandat tersebut.
Indonesia, kata Sugiono, tidak akan terlibat dalam operasi tempur ofensif, pelucutan senjata, maupun program demiliterisasi. Pasukan Indonesia hanya akan menjalankan tugas perlindungan sipil serta melakukan tindakan defensif jika menghadapi ancaman langsung.
“Kita tidak melakukan operasi militer ofensif. Tugas kita menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak,” tegasnya.
Selain itu, Indonesia juga ditunjuk sebagai Deputy Commander Operasi ISF, posisi yang disebut Sugiono sebagai bentuk penghargaan terhadap rekam jejak profesional prajurit Indonesia dalam berbagai misi perdamaian dunia.
Ia menilai posisi tersebut sekaligus dapat membantu memastikan kontribusi Indonesia tetap selaras dengan prinsip perdamaian dan perlindungan personel di lapangan.
DPR Minta Pembahasan Transparan
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengingatkan bahwa rencana pengiriman pasukan ke Gaza bukan keputusan ringan karena kawasan tersebut masih merupakan wilayah konflik aktif.
“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik strategi, perlengkapan, maupun mitigasi risiko. Potensi gesekan di lapangan sangat besar,” ujar Syamsu Rizal, Jumat (20/2).
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka tujuan misi, mandat, aturan pelibatan, serta skema perlindungan bagi prajurit TNI.
Ia mendorong Komisi I DPR segera menggelar rapat khusus dengan Kementerian Pertahanan agar publik memperoleh penjelasan lengkap mengenai rencana tersebut.
Menurut Deng Ical, pernyataan Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers yang menyebut pasukan akan ditempatkan di lima sektor — dengan fokus awal di Rafah — juga perlu dicermati.
Dalam rencana jangka panjang, ISF disebut menargetkan pembentukan 12.000 personel kepolisian serta 20.000 tentara stabilisasi.
Hal itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan terkait kedaulatan rakyat Gaza. “Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” tegasnya.***
