MAKLUMAT — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan truk yang telah dinormalisasi dimensinya kepada perwakilan sopir di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sekaligus mendukung target Zero ODOL 2027 di Jawa Timur.
Program Zero ODOL 2027 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Khofifah mengatakan normalisasi dimensi kendaraan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menjaga kualitas infrastruktur jalan.
“Yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. InsyaAllah kalau kita bergerak bersama, Jawa Timur bisa zero ODOL pada 2027,” kata Khofifah.
160 Truk Wajib Normalisasi
Khofifah menjelaskan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur telah melakukan pengukuran terhadap 238 unit kendaraan milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 unit kendaraan dinyatakan wajib melakukan normalisasi dimensi berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi proses normalisasi tersebut secara bertahap, termasuk memberikan dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan bagi pemilik kendaraan perorangan yang juga berprofesi sebagai sopir.
“Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan,” ujar Khofifah.
Tekan Risiko Kecelakaan dan Kerusakan Jalan
Khofifah menegaskan pengendalian kendaraan ODOL tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih terbukti meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Kerusakan jalan akibat ODOL juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan serta mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional.
“Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengapresiasi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mendukung program normalisasi kendaraan. Ia turut memberikan penghargaan kepada perusahaan karoseri CV Sumber Karya Abadi yang membantu proses normalisasi dimensi kendaraan.
Khofifah menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, komunitas pengemudi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan transportasi jalan yang tertib dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan normalisasi kendaraan yang masih masuk kategori ODOL agar target Zero ODOL 2027 di Jawa Timur dapat tercapai.
“Terima kasih. Mari kita lanjutkan normalisasi kendaraan yang masih kategori ODOL. Dengan kekuatan bersama, insyaAllah kita bisa mencapai zero ODOL 2027 di Jawa Timur,” ujarnya.***
