MAKLUMAT — Penutupan Masjid Al-Aqsa oleh militer Israel selama Ramadhan menuai kritik keras dari Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam, Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan respons tegas.
“ Penutupan Al-Aqsa yang telah berlangsung sekitar dua pekan merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Ini tragedi keagamaan yang memilukan. Umat Islam tidak bisa beribadah secara normal karena akses ditutup,” tegas Din, dikutip Rabu (18/3/2026).
Din menilai pemerintah Indonesia seharusnya mengambil posisi lebih jelas terhadap kebijakan Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Ia juga menyinggung dinamika geopolitik yang melibatkan Donald Trump dalam konflik kawasan.
Karena itu, Din mendorong Prabowo memanfaatkan forum Board of Peace (BoP) sebagai saluran resmi untuk menyampaikan protes terhadap penutupan Al-Aqsa. Namun, ia sekaligus mempertanyakan efektivitas forum tersebut.
“Kalau forum ini tidak mampu merespons persoalan serius seperti Al-Aqsa, lalu apa gunanya?” tukas Guru Besar Hubungan Internasional di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dengan nada kesal.
Menurut Din, Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik rakyat Palestina, melainkan simbol suci umat Islam dunia. Karena itu, ia meminta Indonesia tidak sekadar hadir dalam forum internasional, tetapi juga berani mengambil sikap.
Ia bahkan mengusulkan agar Indonesia mengevaluasi keanggotaannya di BoP, jika forum tersebut tidak memberi dampak nyata.
“Kalau tidak ada hasil, mengapa tidak keluar saja? Jangan sampai berubah dari Board of Peace menjadi Board of War atau bahkan Board of Tyranny,” tegasnya.
Pernyataan Din Syamsuddin bukan sekadar kritik personal. Ini adalah tekanan moral terhadap arah politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.
1. Isu Palestina kembali menjadi barometer kepemimpinan nasional
Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, sikap terhadap Al-Aqsa selalu memiliki dimensi domestik yang kuat. Diam atau lambat merespons bisa dibaca sebagai kelemahan politik.
2. Efektivitas forum internasional dipertanyakan
Board of Peace yang seharusnya menjadi wadah diplomasi justru dinilai tidak responsif. Kritik ini mencerminkan kekecewaan terhadap diplomasi multilateral yang kerap tidak menghasilkan tekanan nyata.
3. Dilema antara diplomasi dan ketegasan.
Pemerintah berada di posisi sulit: menjaga hubungan global, namun tetap memenuhi ekspektasi publik domestik yang menginginkan sikap tegas terhadap Israel.
4. Potensi tekanan politik dalam negeri meningkat
Jika isu ini terus bergulir tanpa respons kuat, bukan tidak mungkin akan memicu tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan.
Dalam konteks ini, polemik Al-Aqsa bukan hanya isu luar negeri. Ia telah bertransformasi menjadi ujian kredibilitas politik dan keberpihakan pemerintah Indonesia di mata publik.
