MAKLUMAT — Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dibiayai APBN sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh terbatas pada gaji pejabat negara, tetapi harus mencakup seluruh komponen belanja negara.
“Dalam keadaan seperti ini kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji, program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN harus di-review semua,” kata Zulfikar seperti dilansir laman Fraksi Golkar, Selasa (24/3/2026).
Evaluasi Menyeluruh APBN
Zulfikar menyatakan dukungannya terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus dibarengi evaluasi lebih luas agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Tidak hanya soal gaji, tapi semua. Rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan parsial tidak akan cukup menghadapi tekanan ekonomi global yang berpotensi berdampak pada stabilitas fiskal nasional.
Contoh Kebijakan Penghematan Global
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mendorong berbagai langkah penghematan, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan opsi penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan kebijakan penghematan yang diterapkan di Pakistan. Negara tersebut mengambil langkah drastis dengan menerapkan WFH hingga 50 persen dan mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga memangkas gaji pejabat, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Bahan Kajian Pemerintah
Prabowo menyebut berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi penghematan yang relevan.
Langkah evaluasi menyeluruh terhadap APBN dinilai menjadi kunci untuk menjaga efektivitas belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang.
