MAKLUMAT — Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Achmad Hidayatullah PhD, menyoroti wacana penerapan work from home (WFH) oleh pemerintah, termasuk di sektor pendidikan, yang disebut-sebut menjadi salah satu upaya untuk melakukan penghematan di tengah potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah.
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang kini memasuki pekan keempat telah memicu lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai kisaran 100 USD per barel, bahkan sempat menyentuh 112 USD per barel. Hal tersebut mulai berdampak pada kebijakan sejumlah negara di dunia, termasuk beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik yang mulai menerapkan langkah penghematan di berbagai sektor.
Indonesia juga disebut mulai mempertimbangkan kebijakan serupa di berbagai sektor, termasuk wacana pendidikan melalui rencana penerapan pembelajaran daring. Menanggapi hal itu, Achmad Hidayatullah menyebut bahwa pembelajaran daring memang menjadi opsi paling mudah yang dapat ditempuh pemerintah dalam menghadapi situasi krisis.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus betul-betul dikaji secara matang dan tidak terburu-buru, termasuk harus ada regulasi maupun pedoman yang jelas agar penerapannya bisa efektif.
“Pemerintah sebaiknya tidak hanya sekadar memberi instruksi pembelajaran daring, tetapi juga membuat regulasi dan pedoman yang efektif. Misalnya bagaimana konsep deep learning atau pembelajaran mendalam bisa diterapkan dalam pembelajaran daring,” ujarnya, dikutip laman resmi UMSURA pada Rabu (25/6/2026).
Pengalaman Covid-19 Harus Jadi Pelajaran
Menurut Hidayatullah, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 harus menjadi bahan evaluasi dan pelajaran penting, bahwa pembelajaran daring yang tidak dirancang dengan baik justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.
“Diakui atau tidak, pembelajaran daring saat pandemi benar-benar menurunkan kualitas pembelajaran. Banyak siswa menjadi bosan dan dampaknya terlihat hingga sekarang, misalnya masih ada siswa SMP yang kesulitan membaca dan menghitung,” sorotnya.
Pembelajaran daring, kata dia, sejatinya tetap memiliki potensi positif jika dirancang dengan pendekatan yang tepat, terutama dalam membangun kemandirian belajar siswa.
Berdasarkan penelitian yang pernah ia lakukan bersama Csikos pada 2023, Hidayatullah mengungkapkan bahwa kemampuan regulasi diri siswa dapat berkembang dalam pembelajaran daring apabila didukung oleh lingkungan belajar yang nyaman dan memadai.
“Ketika siswa merasa nyaman dan kompetensinya terfasilitasi, mereka cenderung mampu meregulasi proses belajar mereka sendiri. Di sinilah pembelajaran daring bisa mendorong terbentuknya karakter mandiri,” kata pria yang juga Dekan Fakultas Pendidikan Komunikasi dan Sains (FPKS) UMSURA itu.
Sebab itu, Hidayatullah menilai pembelajaran daring akan dapat berjalan efektif jika pemerintah menyusun panduan berbasis deep learning yang menekankan pembelajaran menyenangkan, sekaligus mendorong siswa mengelola proses belajarnya secara mandiri.
Terkait rencana kementerian yang membagi sistem pembelajaran antara teori secara daring dan praktikum secara tatap muka, ia menilai kebijakan tersebut sudah tepat dan realistis.
“Materi teori bisa dilakukan melalui dialog daring dan kegiatan membaca yang membutuhkan keterampilan regulasi diri. Sementara praktik memerlukan aktivitas fisik dan pengalaman langsung, sehingga sulit dilakukan secara online,” katanya.
Ia mencontohkan kegiatan praktikum di bidang biologi, kesehatan, maupun teknik yang membutuhkan penggunaan alat laboratorium, sehingga tetap harus dilaksanakan secara langsung.
Selain itu, Hidayatullah juga mengingatkan pentingnya memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang tengah menyelesaikan tugas akhir.
“Mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir sebaiknya tetap diperbolehkan mengakses perpustakaan. Penelitian membutuhkan literatur yang kuat, dan sering kali sumbernya ada pada buku-buku yang belum tersedia dalam bentuk digital,” jelasnya.
Praktik serupa, lanjut Hidayatullah, juga telah diterapkan di berbagai perguruan tinggi luar negeri saat pandemi, di mana mahasiswa yang melakukan penelitian dan praktikum tetap diizinkan mengakses laboratorium serta perpustakaan dengan pengaturan tertentu.
Wacana WFH: Pastikan Tak Ada Pembelajaran Daring
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026) lalu, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih menyusun strategi penghematan energi di berbagai sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, di mana isu pembelajaran daring sempat mencuat dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM pada pekan lalu.
Dalam forum itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyebutkan kebijakan penghematan lintas sektor direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Ia menjelaskan bahwa opsi pembelajaran daring maupun luring sempat dibahas dengan menyesuaikan karakteristik mata pelajaran. Namun, belakangan pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap berjalan normal.
Dalam keterangan pers pada 24 Maret 2026, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan pembelajaran tatap muka demi menjaga kualitas pendidikan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari learning loss, yakni kondisi hilangnya pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran capaian akademik siswa akibat gangguan proses belajar.
Menurutnya, meskipun sempat ada pembahasan mengenai kemungkinan penerapan metode hybrid, hasil koordinasi lintas kementerian menyepakati bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran daring bagi siswa.
Pemerintah, lanjutnya, menilai keberlangsungan pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama agar proses pendidikan berjalan optimal.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, memastikan tidak ada penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi siswa sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi pemerintah.
Menurut Mu’ti, kebijakan itu tidak akan berdampak pada sektor pendidikan. Ia menegaskan, sektor pendidikan akan tetap berjalan normal, di mana pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam sepekan.
“Pembelajaran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata pria yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Selasa (24/3/2026).
