MAKLUMAT – Kabupaten Jember kembali menjadi perhatian dalam pelaksanaan program nasional pemenuhan gizi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut daerah ini sebagai salah satu proyek percontohan dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungannya ke Jember, Kamis (16/4/2026), Dadan diterima Bupati Jember Muhammad Fawait di kompleks Pondok Pesantren Nurul Chotib, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang. Ia menegaskan, Jember menjadi prioritas kunjungan karena dinilai berhasil memperluas cakupan data penerima manfaat.
”Jember harus kita kunjungi lebih dulu karena selalu menjadi percontohan. Dari pengalaman di sini, cakupan penerima manfaat bisa mencapai 800 ribu orang, dari target awal 500 ribu,” ujar Dadan.
Perluasan data tersebut, menurut dia, menjadi krusial karena masih banyak kelompok rentan yang belum terakomodasi. Misalnya, santri, balita, hingga anak dari pernikahan siri dan usia dini. Dari total sekitar 2,6 juta penduduk Jember, sekitar 30 persen diperkirakan menjadi penerima manfaat program tersebut.
Untuk mendukung cakupan itu, BGN menargetkan pembangunan sekitar 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap unit diproyeksikan mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan. Dengan demikian, total perputaran dana dapat mencapai Rp 400 miliar setiap bulan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kunjungan tersebut mencerminkan keseriusan dalam memperkuat implementasi program di daerah.
Di sisi lain, Fawait menyoroti perbedaan persepsi antara opini di media sosial dan kondisi di lapangan. ”Di media sosial program ini kerap dikritik, tetapi di lapangan masyarakat justru banyak yang menanyakan kapan mereka mendapat MBG,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut mulai menunjukkan dampak ekonomi. Di antaranya melalui kenaikan harga komoditas pertanian. Harga jeruk yang sebelumnya sekitar Rp 4.000 per kilogram, kini mencapai Rp 10.000 per kilogram.
Menurut Fawait, kepastian pasar dari program MBG mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jika seluruh SPPG beroperasi, perputaran ekonomi di Jember diperkirakan dapat mencapai Rp 4 triliun per tahun.
”Program ini bisa menjadi bantalan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global, sekaligus berkontribusi pada pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Untuk mengukur dampak program, Pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) dari Universitas Airlangga. Hasil awal menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah yang telah menjalankan program MBG dan yang belum, terutama dari sisi aktivitas ekonomi masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah akan mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam operasional SPPG agar manfaat ekonomi lebih dirasakan masyarakat setempat. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui satuan tugas khusus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
”Program besar pasti memiliki kekurangan, tetapi pengawasan terus kami perkuat. Jika ada pelanggaran, akan ditindak tegas, termasuk penghentian sementara. Saat ini sudah ada 58 SPPG yang disuspend,” kata Fawait. (SPT)
