EMPAT menteri Kabinet Indonesia Maju hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jumat (5/4/2024). Para Menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dipanggil lembaga yudikatif itu untuk dimintai keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta.
Pantauan Maklumat.id, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) tampak hadir paling awal sekitar pukul 07.24 WIB. Risma datang dengan mengenakan batik cokelat dan kerudung hitam. Kemudian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto datang menyusul tiga menit berselang.
Tak lama setelahnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) datang memenuhi panggilan MK sekitar pukul 07.29 WIB. Sementara, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy datang paling akhir sekitar pukul 07.49 WIB. Ia datang dengan mengenakan pakaian jas dan peci hitam.
Muhadjir Effendy dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) adalah untuk mengecek pembagian bansos.
Menurut dia, tujuan melakukan kunker adalah untuk memastikan penyaluran bansos reguler maupun cadangan pangan pemerintah (CPP) bisa sesuai aturan.
“Kita melakukan kunker guna memastikan pelaksanaan penyaluran bansos reguler maupun CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan,” kata dia.
Terkait pemilihan wilayah kunker, Muhadjir menyebut, hal itu ditentukan atas sejumlah pertimbangan, seperti kondisi tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalansi dan stunting.
“Selain itu karena adanya faktor demografi dan geografi masyarakat serta kondisi pelaksana sosial dan bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk inisiatif pemerintah dalam melaksanakan strategi kemiskinan dan pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya,” ujarnya.
Bansos Bukan untuk Kepentingan Pemilu
Muhadjir membantah jika kemudian bansos dikait-kaitkan dengan Pemilu 2024. Dia menegaskan, bansos adalah program yang sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan.
“Perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas,” tandas dia.
Pemerintah, kata Muhadjir, memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan anggaran Rp 496,8 triliun, yang itu juga telah disetujui oleh DPR RI. Menurut dia, program tersebut adalah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar (UUD).
“Program perlinsos yang di antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program,” ungkapnya.
“Pelaksanaannya oleh Kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing,” imbuh Muhadjir.
Perlinsos sendiri, jelas Muhadjir, terdiri dari berbagai jenis turunan, antara lain subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial.
“Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan,” terangnya.
“Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024,” sambung Muhadjir.
APBN 2024 Rampung Sebelum Penetapan Paslon
Sementara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) menegaskan, APBN telah disusun sejak awal tahun 2023 dan telah ditetapkan jauh sebelum penetapan pasangan capres-cawapres.
Menurut dia, penyusunan APBN tahun anggaran 2024 telah selesai pada 21 September 2023 lalu dan diundangkan kemudian pada 16 Oktober 2023.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan undang-undang APBN 2024, telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden 13 November 2023,” kata SMI saat memberikan keterangan dalam sidang PHPU di MK.
SMI menjelaskan, tahapan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada Januari-Juli 2023. Dia menyebut hal itu mencakup kerangka konsep ekonomi makro, pokok-pokok fiskal dan rencana kerja pemerintah.
“DPR membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023,” ungkapnya.
Kemudian, masih kata SMI, tahapan pembahasan RAPBN 2024 dilakukan pada Agustus-Oktober 2023. Di mana RUU APBN 2024 telah diselesaikan dan mendapat persetujuan saat rapat paripurna DPR pada 21 September 2023.
Lalu, tahapan penetapan UU APBN dijadwalkan paling lambat akhir Oktober 2023. Pada prosesnya, UU APBN 2024 kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2023 dan ditetapkan pada 16 Oktober 2023.
SMI pun menegaskan, selama proses penyusunan APBN 2024 tersebut, sama sekali tidak dipengaruhi oleh siapa pun kontestan Pilpres 2024. Sebab proses pendaftaran capres-cawapres baru dilakukan Oktober 2023.
“Waktu pendaftaran calon presiden, wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024,” tegasnya.
BLT El Nino Disetujui DPR di 2023
Lain pihak, Mensos Tri Rismaharini (Risma) memaparkan soal BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada 2023, yang sebelumnya juga sempat memicu perdebatan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK.
Mantan Walikota Surabaya itu menyebut, BLT El Nino telah disetujui DPR melalui rapat bersama Komisi VIII DPR, tepatnya disahkan pada Selasa (7/11/2023) silam.
“Tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa 7 November 2023,” kata dia.
Risma menegaskan, BLT El Nino harus turun (disalurkan) pada November 2023. Sebab, kata Risma, bantuan tersebut harus benar-benar selesai pada Desember 2023.
“Dan ini harus selesai pada bulan Desember karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November,” terangnya.
Selain soal BLT El Nino, Risma juga menyebut program penyaluran bantuan oleh Kemensos untuk warga yang mengalami gagal ginjal akut.
“Bansos lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut untuk 326 orang dengan nilai total Rp 17.520.000.000,” jelas dia.
Tak hanya itu, Risma juga memaparkan soal anggaran Kemensos pada 2024, yang mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan 2023. Anggaran Kemensos 2023 mencapai Rp 87.275.374.140.000, sementara anggaran pada 2024 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000.
Bansos El Nino Juga Dilakukan Negara Lain
Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberikan keterangannya perihal bansos el nino, yang sempat dipersoalkan ahli dari tim Anies-Muhaimin (AMIN), Faisal Basri.
Dalam paparannya, Airlangga menyebut bahwa dampak el nino tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di setiap Bulan Desember, kata dia, berbagai negara di dunia mengalami dampak dari terjadinya el nino.
Beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, menurut Airlangga, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal, ataupun lain sebagainya.
“Dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan,” kata Airlangga saat memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK.
Dampak el nino, menurut Airlangga, mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Sebab itu sejumlah negara melakukan dan memberikan bantuan sosial el nino. Seperti di Singapura pada Bulan September, memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, dengan anggaran sebesar Rp 13 triliun.
“India memberikan bantuan, baik itu sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 2.200 triliun, dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu,” ungkapnya.
Selain bantuan sosial, Airlangga juga menyebut sejumlah negara memberikan bantuan dalam bentuk lain-lain. Di antaranya, seperti Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk. Di mana, anggaran bantuan itu setara dengan Rp 25 triliun untuk periode Januari-Desember 2023.
“Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Nino setara dengan 3,47 triliun pada Bulan September 2023,” ujarnya.
“Bantuan pangan di India itu 800 juta (orang) Rp 372 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar di bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024,” imbuh pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, bantuan sosial di Indonesia, seperti bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang (7,9 persen penduduk), yang artinya masih lebih rendah dari Malaysia (25,6 persen), Singapura (1,7 persen), India (55,6 persen), hingga Amerika (12,1 persen)
Selain berdampak serius bagi masyarakat, Airlangga juga menyebut pengaruh iklim terhadap kondisi el nino yang menyebabkan produksi beras Indonesia turun mencapai 5,88 juta ton.
“Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024,” kata dia.
“Nah ini berdampak terhadap penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli (2023) hingga Februari (2024) produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton,” sambung Airlangga.
Saat produksi beras tanah air turun, Airlangga mengatakan, justru di beberapa negara harga bahan pangan tersebut malah naik.
“Pada saat bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia di mana harga beras Thailand itu mencapai 624 dollar per ton atau naik 28 persen,” imbuhnya.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
