Risma Jadi Anggota Kehormatan PKHI, Serukan Akses Kesehatan Mental untuk Semua

Eks Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini (Risma), dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) dalam agenda Silaturahmi Nasional yang digelar di Surabaya, Sabtu-Ahad (25-26/4/2026). (Foto: Humas)

MAKLUMAT — Eks Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini (Risma), dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) dalam agenda Silaturahmi Nasional yang digelar di Surabaya, Sabtu-Ahad (25-26/4/2026). Dalam kesempatan itu, Risma juga menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Hipnosis 2026.

PKHI sendiri merupakan organisasi profesi hipnoterapi yang telah berkiprah selama 12 tahun dengan anggota lebih dari 16 ribu orang. Organisasi ini menjadi mitra Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di bidang hipnosis, dengan anggota yang berasal dari alumni Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Selain itu, melalui LKP Indonesian Hypnosis Centre (IHC), PKHI juga menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan Transpersonal Clinical Hypnotherapy di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKHI, Avifi Arka, mengungkapkan alasannya memercayakan Risma sebagai anggota kehormatan. Menurutnya, Risma merupakan sosok yang konsisten menaruh perhatian pada isu kesehatan mental selama menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Selama menjabat sebagai Menteri Sosial RI periode 2020–2024, Bu Risma merupakan tokoh yang konsisten peduli terhadap masalah kesehatan mental, beliau berhadapan langsung dengan ribuan bahkan jutaan wajah penderitaan, baik itu anak jalanan yang trauma, korban bencana yang kehilangan harapan, hingga warga miskin kota yang menanggung beban psikologis bertahun-tahun tanpa pernah mendapat pertolongan yang layak,” ujar Avifi.

Baca Juga  Stres Kerja Pengaruhi Kesehatan Mental, Kenali Gejala dan Cara Mengatasinya

Sementara itu, Risma di hadapan lebih dari 200 praktisi hipnosis dan hipnoterapi dari dalam dan luar negeri, membuka paparannya dengan menegaskan bahwa kesehatan mental merupakan hak dasar setiap manusia.

“Saya baru mengetahui ada komunitas sebagus PKHI, jutaan masyarakat memerlukan uluran tangan saudara-saudara para ahli hipnoterapi, karena banyak dari mereka yang kita temui di jalanan, di kolong jembatan, di sudut-sudut kota yang sesungguhnya tidak hanya membutuhkan nasi bungkus, tetapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan mereka,” ujarnya.

Ia menilai, persoalan kesehatan mental di Indonesia masih belum mendapat perhatian serius. Rasio tenaga psikiater yang terbatas serta kuatnya stigma sosial menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan mental.

Berbekal pengalaman langsung di lapangan, baik saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya maupun Menteri Sosial, Risma menilai berbagai persoalan sosial kerap berakar pada luka psikologis yang tidak tertangani. Sebab itu, ia mendorong para praktisi hipnoterapi untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh.

“Banyak ibu-ibu yang mengalami depresi pasca-melahirkan di daerah terpencil, remaja korban bullying yang tidak tahu harus curhat ke mana, lansia yang menderita kesepian dan kecemasan, hingga para penyintas bencana yang terjebak dalam trauma berkepanjangan,” tandas Risma.

Baca Juga  Tri Rismaharini Janjikan Kesejahteraan Ustadz dan Perbaikan Infrastruktur Pesantren di Jawa Timur

Seminar Nasional Hipnosis 2026 juga menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi, di antaranya Guru Besar Psikologi UGM Prof Dra Kwartarini Wahyu Yuniarti PhD Psikolog CHt CI, yang memaparkan pentingnya integrasi pendekatan psikologis berbasis bukti dengan teknik hipnoterapi.

Sementara itu, dr Pukovisa Prawiroharjo SpN SubSp NGD PhD CHt CI dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) mengulas terkait “Integrasi Neurosains dan Hipnoterapi”, yang menjelaskan keterkaitan kondisi trance hipnotis dengan aktivitas otak serta prinsip neuroplastisitas sebagai dasar ilmiah hipnoterapi klinis.

Keduanya menegaskan bahwa hipnoterapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah selama dilakukan oleh tenaga terlatih dengan standar yang tepat.

Dalam rangkaian yang sama, PKHI juga melaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Luar Negeri (DPD/DPLN) di sejumlah wilayah baru, termasuk Jepang, Australia, Inggris, Arab Saudi, Malaysia, dan Timor Leste.

Ketua Pelaksana Silatnas, Donny, menyebut ekspansi tersebut sebagai langkah strategis memperluas jangkauan layanan kesehatan mental berbasis hipnoterapi hingga ke komunitas diaspora Indonesia. “Ekspansi ini bukan sekadar perluasan struktur administratif, melainkan sinyal nyata bahwa gerakan kesehatan mental berbasis hipnoterapi kini menjangkau komunitas diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia,” katanya.

Baca Juga  Dikukuhkan sebagai Guru Besar UMS Bidang Psikologi Kesehatan Mental, Siapa Eny Purwandari?

Ia menambahkan, pesan Risma menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota PKHI untuk terus menjaga kredibilitas dan dampak sosial. “Bu Risma dapat menjadi teladan kita, karena kesehatan mental sebagaimana pendidikan dan kesehatan fisik, bukan hak istimewa segelintir orang. Kesehatan mental harusnya adalah milik semua orang,” tandas Donny.