MAKLUMAT — Viralnya video empat aparatur sipil negara (ASN) perempuan diduga berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang memamerkan rencana penggunaan gaji ke-13 memantik kegelisahan netizen Tanah Air. Dalam video yang telah beredar luas di media sosial itu, dari gaji ke-13 yang mereka terima, mereka ingin membeli emas Antam, membayar uang muka mobil, membeli iPhone 17 Pro Max, hingga mendaftar Haji Furoda.
Mungkin bagi pembuatnya, konten tersebut hanya dimaksudkan sebagai hiburan atau candaan. Namun ketika dilempar ke ruang publik digital, video receh tersebut tidak pernah berdiri sendiri. Sebuah unggahan akan selalu dibaca dalam konteks sosial yang sedang dihadapi masyarakat terutama netizen Tanah Air.
Hari-hari ini, ASN, pejabat pemerintah, TNI/Polri, pemilik SPPG, tokoh parpol maupun tokoh ormas, harus menyadari bahwa masyarakat sedang tengah berada dalam situasi ekonomi yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan seiring menguatnya dolar Amerika Serikat. Harga bahan bakar minyak nonsubsidi kembali mengalami kenaikan. Efek lanjutannya bakal terasa di berbagai sektor: ongkos transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan daya beli masyarakat terus tergerus.
View this post on Instagram
Dalam situasi seperti itu, publik menjadi lebih sensitif terhadap segala bentuk pertunjukan kemewahan, terlebih jika dilakukan oleh aparatur negara.
Persoalannya bukan pada hak ASN menerima gaji ke-13. Tambahan penghasilan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan negara untuk membantu kebutuhan pegawai, terutama menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan keluarga lainnya. Negara telah mengalokasikan anggaran itu melalui mekanisme resmi.
Namun, ketika tambahan penghasilan itu dipertontonkan dalam narasi konsumtif di ruang publik, masalahnya bergeser menjadi persoalan etika dan sensitivitas sosial.
ASN bukan hanya pekerja birokrasi administratif. Mereka adalah representasi negara. Karena itu, perilaku mereka, termasuk di media sosial, tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari citra institusi pemerintah.
Saat masyarakat yang sedang mengencangkan ikat pinggang alias menahan konsumsi akibat tekanan ekonomi, unggahan bernuansa flexing mudah dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpekaan sosial. Jarak psikologis antara birokrasi dan rakyat pun terasa semakin lebar. Kesenjangan sosial terasa semakin menganga.
Padahal, pemerintah selama ini terus mendorong budaya hidup sederhana bagi aparatur negara. Berbagai regulasi telah menegaskan pentingnya menjaga etika, kesederhanaan, serta empati sosial. Nilai dasar ASN BerAKHLAK yang digaungkan bukan sekadar slogan administratif, melainkan pedoman moral dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Fenomena ini juga menunjukkan tantangan baru birokrasi di era media sosial. Ruang digital sering kali mendorong budaya pencitraan dan pencarian pengakuan. Tidak sedikit orang berlomba mengejar viralitas tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari konten yang diproduksi.
ASN tentu memiliki hak sebagai individu untuk menggunakan media sosial. Akan tetapi, status sebagai aparatur negara menuntut adanya batas etik yang lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga marwah institusi.
Langkah Pemerintah Kota Jambi yang diberitakan telah memanggil para ASN tersebut untuk menjalani pemeriksaan etik patut diapresiasi. Penanganan kasus ini penting bukan semata untuk memberi sanksi, melainkan juga sebagai pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap birokrasi dibangun melalui sikap dan keteladanan.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan aparatur yang piawai menciptakan sensasi di media sosial, melainkan birokrasi yang mampu menghadirkan empati di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat.
Sebab dalam situasi ekonomi yang sulit, kepekaan sosial bukan sekadar etika tambahan. Ia merupakan inti dari pelayanan publik itu sendiri.***
